PROFIL KABUPATEN KOTA SELURUH INDONESIA

Mengenal Kabupaten Aceh Barat

2011-10-17T09:23:00.000+07:00

Kabupaten Aceh Barat adalah salah satu kabupaten di Provinsi Aceh, Indonesia. Sebelum pemekaran, Aceh Barat mempunyai luas wilayah 10.097.04 km² atau 1.010.466 Ha dan merupakan bagian wilayah pantai barat dan selatan kepulauan Sumatera yang membentang dari barat ke timur mulai dari kaki gunung Geurutee (perbatasan dengan Aceh Besar) sampai ke sisi Krueng Seumayam (perbatasan Aceh Selatan) dengan panjang garis pantai sejauh 250 km. Sesudah dimekarkan luas wilayah menjadi 2.927,95 km².

Sejarah

Masa kesultanan Aceh

Wilayah bagian barat Kerajaan Aceh Darussalam mulai dibuka dan dibangun pada abad ke-16 atas prakarsa Sultan Saidil Mukamil (Sultan Aceh yang hidup antara tahun 1588-1604), kemudian dilanjutkan oleh Sultan Iskandar Muda (Sultan Aceh yang hidup tahun 1607-1636) dengan mendatangkan orang-orang Aceh Rayeuk dan Pidie.

Daerah ramai pertama adalah di teluk Meulaboh (Pasi Karam) yang diperintah oleh seorang raja yang bergelar Teuku Keujruen Meulaboh, dan Negeri Daya (Kecamatan Jaya) yang pada akhir abad ke-15 telah berdiri sebuah kerajaan dengan rajanya adalah Sultan Salatin Alaidin Riayat Syah dengan gelar Poteu Meureuhom Daya.

Dari perkembangan selanjutnya, wilayah Aceh Barat diakhir abad ke-17 telah berkembang menjadi beberapa kerajaan kecil yang dipimpin oleh Uleebalang, yaitu : Kluang; Lamno; Kuala Lambeusoe; Kuala Daya; Kuala Unga; Babah Awe; Krueng No; Cara' Mon; Lhok Kruet; Babah Nipah; Lageun; Lhok Geulumpang; Rameue; Lhok Rigaih; Krueng Sabee; Teunom; Panga; Woyla; Bubon; Lhok Bubon; Meulaboh; Seunagan; Tripa; Seuneu'am; Tungkop; Beutong; Pameue; Teupah (Tapah); Simeulue; Salang; Leukon; Sigulai.

Silsilah Raja Meulaboh

Raja-raja yang pernah bertahta di kehulu-balangan Kaway XVI hanya dapat dilacak dari T. Tjik Pho Rahman, yang kemudian digantikan oleh anaknya yang bernama T.Tjik Masaid, yang kemudian diganti oleh anaknya lagi yang bernama T.Tjik Ali dan digantikan anaknya oleh T.Tjik Abah (sementara) dan kemudian diganti oleh T.Tjik Manso yang memiliki tiga orang anak yang tertua menjadi Raja Meulaboh bernama T.Tjik Raja Nagor yang pada tahun 1913 meninggal dunia karena diracun, dan kemudian digantikan oleh adiknya yang bernama Teuku Tjik Ali Akbar, sementara anak T.Tjik Raja Nagor yang bernama Teuku Raja Neh, masih kecil.

Saat Teuku Raja Neh (ayah dari H.T.Rosman. mantan Bupati Aceh Barat) anak dari Teuku Tjik Raja Nagor besar ia menuntut agar kerajaan dikembalikan kepadanya, namun T.Tjik Ali Akbar yang dekat dengan Belanda malah mengfitnah Teuku Raja Neh sakit gila, sehingga menyebabkan T Raja Neh dibuang ke Sabang.

Pada tahun 1942 saat Jepang masuk ke Meulaboh, T.Tjik Ali Akbar dibunuh oleh Jepang bersama dengan Teuku Ben dan pada tahun 1978, mayatnya baru ditemukan di bekas Tangsi Belanda atau sekarang di Asrama tentara Desa Suak Indrapuri, kemudian Meulaboh diperintah para Wedana dan para Bupati dan kemudian pecah menjadi Aceh Selatan, Simeulue, Nagan Raya, Aceh Jaya. (teuku dadek)

Dimasa penjajahan Belanda, melalui suatu perjanjian (Korte Verklaring), diakui bahwa masing-masing Uleebalang dapat menjalankan pemerintahan sendiri (Zelfsbestuur) atau swaparaja (landschap). Oleh Belanda Kerajaan Aceh dibentuk menjadi Gouvernement Atjeh en Onderhorigheden (Gubernemen Aceh dan Daerah Taklukannya) dan selanjutnya dengan dibentuknya Gouvernement Sumatera, Aceh dijadikan Keresidenan yang dibagi atas beberapa wilayah yang disebut afdeeling (propinsi) dan afdeeling dibagi lagi atas beberapa onderafdeeling (kabupaten) dan onderafdeeling dibagi menjadi beberapa landschap (kecamatan).

Penjajahan Belanda

Aceh Barat sangat berkaitan dengan sejarah Meulaboh, Ibukota Kabupaten Aceh Barat yang terdiri dari Kecamatan Johan Pahlawan, sebagian Kaway XVI dan sebagian Kecamatan Meureubo adalah salah satu Kota yang paling tua di belahan Aceh bagian Barat dan Selatan. Menurut HM.Zainuddin dalam Bukunya Tarih Atjeh dan Nusantara, Meulaboh dulu dikenal sebagai Negeri Pasir Karam. Nama tersebut kemungkinan ada kaitannya dengan sejarah terjadinya tsunami di Kota Meulaboh pada masa lalu, yang pada tanggal 26 Desember 2004 terjadi kembali.

Meulaboh sudah berumur 402 tahun terhitung dari saat naik tahtanya Sultan Saidil Mukamil (1588-1604), catatan sejarah menunjukan bahwa Meulaboh sudah ada sejak Sultan tersebut berkuasa.

Pada masa Kerajaan Aceh diperintah oleh Sultan Iskandar Muda (1607-1636), demikian HM.Zainuddin negeri itu ditambah pembangunannya. Di Meulaboh waktu itu dibuka perkebunan merica, tapi negeri ini tidak begitu ramai karena belum dapat menandingi Negeri Singkil yang banyak disinggahi kapal dagang untuk mengambil muatan kemenyan dan kapur barus. Kemudian pada masa pemerintahan Sultan Djamalul Alam, Negeri Pasir Karam kembali ditambah pembangunannya dengan pembukaan kebun lada. Untuk mengolah kebun-kebun itu didatangkan orang-orang dari Pidie dan Aceh Besar.

Karesidenan Aceh

Seluruh wilayah Keresidenan Aceh dibagi menjadi 4 (empat) afdeeling yang salah satunya adalah Afdeeling Westkust van Atjeh atau Aceh Barat dengan ibukotanya Meulaboh. Afdeeling Westkust van Atjeh (Aceh Barat) merupakan suatu daerah administratif yang meliputi wilayah sepanjang pantai barat Aceh, dari gunung Geurutee sampai daerah Singkil dan kepulauan Simeulue serta dibagi menjadi 6 (enam) onderafdeeling, yaitu :

Meulaboh dengan ibukota Meulaboh dengan Landschappennya Kaway XVI, Woyla, Bubon, Lhok Bubon, Seunagan, Seuneu'am, Beutong, Tungkop dan Pameue;

Tjalang dengan ibukota Tjalang (dan sebelum tahun 1910 ibukotanya adalah Lhok Kruet) dengan Landschappennya Keluang, Kuala Daya, Lambeusoi, Kuala Unga, Lhok Kruet, Patek, Lageun, Rigaih, Krueng Sabee dan Teunom;

Tapaktuan dengan ibukota Tapak Tuan;

Simeulue dengan ibukota Sinabang dengan Landschappennya Teupah, Simalur, Salang, Leukon dan Sigulai;

Zuid Atjeh dengan ibukota Bakongan;

Singkil dengan ibukota Singkil.

Penjajahan Jepang

Di zaman penjajahan Jepang (1942 - 1945) struktur wilayah administrasi ini tidak banyak berubah kecuali penggantian nama dalam bahasa Jepang, seperti Afdeeling menjadi Bunsyu yang dikepalai oleh Bunsyucho, Onderafdeeling menjadi Gun yang dikepalai oleh Guncho dan Landschap menjadi Son yang dikepalai oleh Soncho.

Masa kemerdekaan

Setelah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia, berdasarkan Undang-undang Nomor 7 (Drt) Tahun 1956 tentang pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam lingkungan Propinsi Sumatera Utara, wilayah Aceh Barat dimekarkan menjadi 2 (dua) Kabupaten yaitu Kabupaten Aceh Barat dan Kabupaten Aceh Selatan. Kabupaten Aceh Barat dengan Ibukota Meulaboh terdiri dari tiga wilayah yaitu Meulaboh, Calang dan Simeulue, dengan jumlah kecamatan sebanyak 19 (sembilan belas) Kecamatan yaitu Kaway XVI; Johan Pahlwan; Seunagan; Kuala; Beutong; Darul Makmur; Samatiga; Woyla; Sungai Mas; Teunom; Krueng Sabee; Setia Bakti; Sampoi Niet; Jaya; Simeulue Timur; Simeulue Tengah; Simeulue Barat; Teupah Selatan dan Salang. Sedangkan Kabupaten Aceh Selatan, meliputi wilayah Tapak Tuan, Bakongan dan Singkil dengan ibukotanya Tapak Tuan.

Pemekaran 1996

Pada Tahun 1996 Kabupaten Aceh Barat dimekarkan lagi menjadi 2 (dua) Kabupaten, yaitu Kabupaten Aceh Barat meliputi kecamatan Kaway XVI; Johan Pahlwan; Seunagan; Kuala; Beutong; Darul Makmur; Samatiga; Woyla; Sungai Mas; Teunom; Krueng Sabee; Setia Bakti; Sampoi Niet; Jaya dengan ibukotanya Meulaboh dan Kabupaten Adminstrtif Simeulue meliputi kecamatan Simeulue Timur; Simeulue Tengah; Simeulue Barat; Teupah Selatan dan Salang dengan ibukotanya Sinabang.

Pemekaran 2000

Kemudian pada tahun 2000 berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 5, Kabupaten Aceh Barat dimekarkan dengan menambah 6 (enam) kecamatan baru yaitu Kecamatan Panga; Arongan Lambalek; Bubon; Pantee Ceureumen; Meureubo dan Seunagan Timur. Dengan pemekaran ini Kabupaten Aceh Barat memiliki 20 (dua puluh) Kecamatan, 7 (tujuh) Kelurahan dan 207 Desa.

Pemekaran 2002

Selanjutnya pada tahun 2002 Kabupaten Aceh Barat daratan yang luasnya 1.010.466 Ha, kini telah dimekarkan menjadi tiga Kabupaten yaitu Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Barat dengan dikeluarkannya Undang-undang N0.4 Tahun 2002

Pemerintahan

Kabupaten ini dipimpin oleh seorang Bupati yang terpilih dalam setiap Pilkada.

Bupati

28 Agustus 2004 - 23 Maret 2006 Ir. Nasrudin dilantik oleh Gubernur Nanggroe Aceh Darussalam, Dr. Ir. Mustafa Abubakar.

23 Maret 2006 - 2006 Sofyanis (Pj)

Agustus 2006 - Maret 2007 H.T. Alamsyah Banta (Pj)

Maret 2007 - sekarang Ramli MS dan Fuadri, S.Si sebagai Bupati/Wakil Bupati hasil Pilkada terakhir.

Program Strategis Pembangunan Daerah

Pembangunan Kabupaten Aceh Barat mencakup semua kegiatan pembangunan daerah dan sektoral yang dikelola oleh pemerintah bersama masyarakat.

Titik berat pembangunan diletakan pada bidang ekonomi kerakyatan melalui peningkatan dan perluasan pertanian dalam arti luas sebagai pengerak utama pembangunan yang saling terkait secara terpadu dengan bidang-bidang pembangunan lainnya dalam suatu kebijakan pembangunan. maka ditetapkan prioritas pembangunan sebagai berikut :

Meningkatkan pelaksanaan Syariat Islam, peran ulama dan adat istiadat.

Peningkatan Sumber Daya Manusia.

Pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Meningkatakan aksesibilitas daerah.

Meningkatkan pendapatan daerah.

Lambang

Lambang Daerah Kabupaten Aceh Barat ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Aceh Barat No. 12 Tahun 1976 Tanggal 26 Nopember 1976 tentang Lambang Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Barat dan telah mendapat pengesahan dari Menteri Dalam Negeri berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor Pem./10/32/46-263 Tanggal 17 Mei 1976 serta telah diundangkan dalam Lembaran Daerah Tingkat II Aceh Barat Nomor 10 Tahun 1980 Tanggal 3 Januari 1980.

Lambang Kabupaten Aceh Barat mempunyai perisai berbentuk kubah mesjid yang berisi lukisan lukisan dengan bentuk, warna dan perbandingan ukuran tertentu dan mempunyai maksud serta makna sebagai berikut:

Perisai berbentuk kubah mesjid, melambangkan ketahanan Nasional dan kerukunan yang dijiwai oleh semangat keagamaan;

Bintang persegi lima, melambangkan falsafah negara, Pancasila;

Kupiah Meukeutop, melambangkan kepemimpinan;

Dua tangkai kiri kanan yang mengapit Kupiah Meukeutop terdiri dari kapas, padi, kelapa dan cengkeh, melambangkan kesuburan dan kemakmuran daerah;

Rencong, melambangkan jiwa patriotik/kepahlawanan rakyat;

Kitab dan Kalam, melambangkan ilmu pengetahuan dan peradaban;

Tulisan "Aceh Barat" mengandung arti bahwa semua unsur tersebut diatas terdapat di dalam Kabupaten Aceh Barat.

Lambang Daerah ini digunakan sebagai merek bagi perkantoran pemerintah Kabupaten Aceh Barat dan ;

Sebagai petanda batas wilayah Kabupaten Aceh Barat dengan Kabupaten lainnya.

Sebagai cap atau stempel jabatan dinas.

Sebagai lencana yang digunakan oleh pegawai pemerintah Kabupaten Aceh Barat yang sedang menjalankan tugasnya.

Sebagai panji atau bendera digunakan oleh suatu rombongan yang mewakili atau atas nama pemerintah Kabupaten Aceh Baratdan dapat dipergunakan pada tempat tempat upacara resmi, pintu gerbang dan lain sebagainya.

Lambang Daerah Kabupaten Aceh Barat ini dilarang digunakan apabila bertentangan dengan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 1976 dan barang siapa yang melanggarnya dapat dikenakan hukuman selama-lamanya 1 bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 10.000.- (sepuluh ribu rupiah).

Kecamatan

Antara tahun 2000 s.d. 2003

Kabupaten Aceh Barat sejak tahun 2000 - 2003 terbagi menjadi 3 Daerah Tingkat II, yakni:

Aceh Barat dengan ibu kota Meulaboh

Aceh Jaya dengan ibu kota Calang

Nagan Raya dengan ibu kota Sukamakmue

Simeulue dengan ibu kota Sinabang

Sejak pemekaran 2003

Semenjak pemekaran wilayah, Kabupaten Aceh Barat berkurang lebih dari separuh wilayahnya dan kecamatan yang tersisa adalah sebagai berikut:

Arongan Lambalek mempunyai Luas 130,06 Km2 (4,44% luas Kab Aceh Barat) (27 desa/kelurahan)

Bubon Luas 129,58 Km2 (4,43% luas Kab Aceh Barat (17 desa/kelurahan)

Johan Pahlawan Luas 44,91 Km2 (1,53% luas Kab. Aceh Barat (21 desa/kelurahan)

Kaway XVI Luas 510,18 Km2 (62 desa/kelurahan)

Meureubo luas 112,87 Km2 (26 desa/kelurahan)

Pante Ceureumen Luas 490,25 Km2 (25 desa/kelurahan)

Panton Reu Luas 83,04 Km2 (19 desa/kelurahan)

Samatiga luas 140,69 Km2 (32 desa/kelurahan)

Sungai Mas luas 781,73 Km2 (18 desa/kelurahan)

Woyla (43 desa/kelurahan)

Woyla Barat Luas 123 Km2 (24 desa/kelurahan)

Woyla Timur luas 132 Km2 (26 desa/kelurahan)

Geografi

Sebelum pemekaran

Sebelum pemekaran, Kabupaten Aceh Barat mempunyai luas wilayah 10.097.04 km² atau 1.010.466 hektare dan secara astronomi terletak pada 2°00'-5°16' Lintang Utara dan 95°10' Bujur Timur dan merupakan bagian wilayah pantai barat dan selatan kepulauan Sumatera yang membentang dari barat ke timur mulai dari kaki Gunung Geurutee (perbatasan dengan Kabupaten Aceh Besar) sampai kesisi Krueng Seumayam (perbatasan Aceh Selatan) dengan panjang garis pantai sejauh 250 Km.

Sesudah pemekaran

Sesudah pemekaran letak geografis Kabupaten Aceh Barat secara astronomi terletak pada 04°61'-04°47' Lintang Utara dan 95°00'- 86°30' Bujur Timur dengan luas wilayah 2.927,95 km² dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara Kabupaten Aceh Jaya dan Kabupaten Pidie

Selatan Samudra Indonesia dan Kabupaten Nagan Raya

Barat Samudera Indonesia

Timur Kabupaten Aceh Tengah dan Kabupaten Nagan Raya

Referensi

Sumber

^ "Perpres No. 6 Tahun 2011". 17 Februari 2011. Diakses pada 23 Mei 2011.

^ http://www.nad.go.id/uploadfiles/PENDUDUK/PENDUDUKBULANJUNI_08.pdf

BPS Kabupaten Aceh Barat, 2007

Luas Kabupaten Aceh Barat menurut Situs Resmi Pemerintah Aceh

Daftar Undang-Undang Republik Indonesia Selama Tahun 1999

2010-01-14T13:02:00.003+07:00

Nomor Tentang
1 Tahun 1999 PENGESAHAN PERJANJIAN ANTARA REPUBLIK INDONESIA DAN AUSTRALIA MENGENAI BANTUAN TIMBAL BALIK DALAM MASALAH PIDANA (TREATY BETWEEN THE REPUBLIC OF INDONESIA AND AUSTRALIA ON MUTUAL ASSISTANCE IN CRIMINAL MATTERS)
2 Tahun 1999 Partai Politik
3 TAHUN 1999 TENTANG PEMILIHAN UMUM
4 TAHUN 1999 SUSUNAN DAN KEDUDUKAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
5 TAHUN 1999 LARANGAN PRAKTEK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
6 TAHUN 1999 PENCABUTAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1985 TENTANG REFERENDUM
7 TAHUN 1999 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 1999/2000 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
11 TAHUN 1999 PEMBENTUKAN KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II TERNATE
12 TAHUN 1999 PEMBENTUKAN KABUPATEN DAERAH TINGKAT II WAY KANAN, KABUPATEN DAERAH TINGKAT II LAMPUNG TIMUR, DAN KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II METRO
13 TAHUN 1999 PEMBENTUKAN KABUPATEN DAERAH TINGKAT II LUWU UTARA
14 TAHUN 1999 PEMBENTUKAN KABUPATEN DAERAH TINGKAT II ACEH SINGKIL
15 TAHUN 1999 PEMBENTUKAN KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II DEPOK DAN KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II CILEGON
17 TAHUN 1999 PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI
18 TAHUN 1999 JASA KONSTRUKSI
19 TAHUN 1999 PENGESAHAN ILO CONVENTION NO. 105 CONCERNING THE ABOLITION OF FORCED LABOUR (KONVENSI ILO MENGENAI PENGHAPUSAN KERJA PAKSA)
20 TAHUN 1999 PENGESAHAN ILO CONVENTION NO. 138 CONCERNING MINIMUM AGE FOR ADMISSION TO EMPLOYMENT (KONVENSI ILO MENGENAI USIA MINIMUM UNTUK DIPERBOLEHKAN BEKERJA)
21 TAHUN 1999 PENGESAHAN ILO CONVENTION NO. 111 CONCERNING DISCRIMINATION IN RESPECT OF EMPLOYMENT AND OCCUPATION (KONVENSI ILO MENGENAI DISKRIMINASI DALAM PEKERJAAN DAN JABATAN)
22 TAHUN 1999 PEMERINTAHAN DAERAH
23 TAHUN 1999 BANK INDONESIA
24 TAHUN 1999 LALU LINTAS DEVISA DAN SISTEM NILAI TUKAR
25 TAHUN 1999 PERIMBANGAN KEUANGAN ANTARA PEMERINTAH PUSAT DAN DAERAH
26 TAHUN 1999 PENCABUTAN UNDANG-UNDANG NOMOR II/PNPS/TAHUN 1963 TENTANG PEMBERANTASAN KEGIATAN SUBVERSI
27 TAHUN 1999 PERUBAHAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA YANG BERKAITAN DENGAN KEJAHATAN TERHADAP KEAMANAN NEGARA
28 TAHUN 1999 PENYELENGGARAAN NEGARA YANG BERSIH DAN BEBAS DARI KORUPSI, KOLUSI, DAN NEPOTISME
29 TAHUN 1999 PENGESAHAN INTERNATIONAL CONVENTION ON THE ELIMINATION OF ALL FORMS OF RACIAL DISCRIMINATION 1965 (KONVENSI INTERNASIONAL TENTANG PENGHAPUSAN SEGALA BENTUK DISKRIMINASI RASIAL 1965)
30 TAHUN 1999 ARBITRASE DAN ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA
31 TAHUN 1999 PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI
32 TAHUN 1999 PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 1998 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 1998/1999 SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1998
33 TAHUN 1999 PERHITUNGAN ANGGARAN NEGARA TAHUN ANGGARAN 1997/1998
34 TAHUN 1999 PEMERINTAHAN PROPINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA NEGARA REPUBLIK INDONESIA JAKARTA
35 TAHUN 1999 PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 14 TAHUN 1970 TENTANG KETENTUAN-KETENTUAN POKOK KEKUASAAN KEHAKIMAN
36 TAHUN 1999 TELEKOMUNIKASI
38 TAHUN 1999 PENGELOLAAN ZAKAT
41 TAHUN 1999 KEHUTANAN

DAFTAR NAMA PROVINSI/KABUPATEN/KOTA MENURUT DASAR HUKUM PEMBENTUKAN WILAYAH

2010-01-13T02:57:00.002+07:00

Kode Nama Provinsi/Kabupaten/Kota Dasar Hukum Pembentukkan Wilayah Ibukota Provinsi/Kabupaten/Kota

1100 Prov. Nanggroe Aceh Darussalam UURI No. 18 Thn. 2001 Tgl. 08-09-2001 Banda Aceh
1101 Kab. Simeulue UURI No. 48 Thn. 1999 Tgl. 04-10-1999 Sinabung
1102 Kab. Aceh Singkil UURI No. 14 Thn. 1999 Tgl. 20-04-1999 Singkil
1103 Kab. Aceh Selatan UURI No.7 /DRT/1956 Tapakutan
1104 Kab. Aceh Tenggara UURI No.4 Th.1984 Kutacane
1105 Kab. Aceh Timur UURI No.7 /DRT/1956 Langsa
1106 Kab. Aceh Tengah UURI No.7 /DRT/1956 Takengon
1107 Kab. Aceh Barat UURI No.7 /DRT/1956 Meulaboh
1108 Kab. Aceh Besar UURI No.7 /DRT/1956 Jantoi
1109 Kab. Pidie UURI No.7 /DRT/1956 Sigli
1110 Kab. Bireuen UURI No. 48 Thn. 1999 Tgl. 04-10-1999 Bireuen
1111 Kab. Aceh Utara UURI No.7 /DRT/1956 Lhokseumawe
1112 Kab. Aceh Barat Daya UURI No. 4 Thn. 2002 Tgl. 10-04-2002 Blangpidie
1113 Kab. Gayo Lues UURI No. 4 Thn. 2002 Tgl. 10-04-2002 Blangkejeran
1114 Kab. Aceh Tamiang UURI No. 4 Thn. 2002 Tgl. 10-04-2002 Karang Baru
1115 Kab. Nagan Raya UURI No. 4 Thn. 2002 Tgl. 10-04-2002 Suka Makmue
1116 Kab. Aceh Jaya UURI No. 4 Thn. 2002 Tgl. 10-04-2002 Calang
1117 Kab. Bener Meriah UURI No. 41 Tahun 2003 Tgl. 18-12-2003 Simpang Tiga Redelong
1118 Kab. Pidie Jaya UURI No. 7 Thn 2007 Tgl. 02-01-2007 Meureudu
1171 Kota Banda Aceh UURI No.8 /DRT/1956 Banda Aceh
1172 Kota Sabang UURI No.8 /DRT/1956 Sabang
1173 Kota Langsa UURI No. 3 Thn. 2001 Tgl. 21-06-2001 Langsa
1174 Kota Lhokseumawe UURI No. 2 Thn. 2001 Tgl. 21-06-2001 Lhokseumawe
1175 Kota Subulussalam UURI No. 8 Thn. 2007 Tgl. 02-01-2007 Subulussalam

1200 Prov. Sumatera Utara UURI No.24 Thn. 1956 Medan
1201 Kab. Nias UURI No.7 /DRT/1956 Gunungsitoli
1202 Kab. Mandailing Natal UURI No. 12 Thn. 1998 Tgl. 23-11-1998 Penyabungan
1203 Kab. Tapanuli Selatan UURI No.7 /DRT/1956 Padang Sidempuan
1204 Kab. Tapanuli Tengah UURI No.7 /DRT/1956 Sibolga
1205 Kab. Tapanuli Utara UURI No.7 /DRT/1956 Tarutung
1206 Kab. Toba Samosir UURI No. 12 Thn. 1998 Tgl. 23-11-1998 Balige
1207 Kab. Labuhan Batu UURI No.7 /DRT/1956 Rantauprapat
1208 Kab. Asahan UURI No.7 /DRT/1956 Kisaran
1209 Kab. Simalungun UURI No.7 /DRT/1956 Pematangsiantar
1210 Kab. Dairi UURI No.15 Thn. 1964 Sidikalang
1211 Kab. Karo UURI No.7 /DRT/1956 Kabanjahe
1212 Kab. Deli Serdang UURI No.7 /DRT/1956 Lubukpakam
1213 Kab. Langkat UURI No.7 /DRT/1956 Stabat
1214 Kab. Nias Selatan UURI No. 9 Thn. 2003 Tgl. 25-02-2003 Teluk Dalam
1215 Kab. Humbang Hasundutan UURI No. 9 Thn. 2003 Tgl. 25-02-2003 Dolok Sanggul
1216 Kab. Pakpak Bharat UURI No. 9 Thn. 2003 Tgl. 25-02-2003 Salak
1217 Kab. Samosir UURI No. 36 Tahun 2003 Tgl. 18-12-2003 Pangururan
1218 Kab. Serdang Bedagai UURI No. 36 Tahun 2003 Tgl. 18-12-2003 Sei Rampah
1219 Kab. Batu Bara UURI No. 5 Thn 2007 Tgl. 02-01-2007 Lima Puluh
1271 Kota Sibolga UURI No.7 /DRT/1956 Sibolga
1272 Kota Tanjung Balai UURI No.7 /DRT/1956 Tanjung Balai
1273 Kota Pematang Siantar UURI No.7 /DRT/1956 Pematang Siantar
1274 Kota Tebing Tinggi UURI No.7 /DRT/1956 Tebingtinggi
1275 Kota Medan UURI No.8 /DRT/1956 Medan
1276 Kota Binjai UURI No.8 /DRT/1956 Binjai
1277 Kota Padang Sidempuan UURI No. 4 Thn. 2001 Tgl. 21-06-2001 Padang Sidempuan

1300 Prov. Sumatera Barat UURI No. 61 Thn. 1958 Padang
1301 Kab. Kepulauan Mentawai UURI No. 49 Thn. 1999 Tgl. 04-10-1999 Tua Pejat
1302 Kab. Pesisir Selatan UURI No. 12 Thn. 1956 Painan
1303 Kab. Solok UURI No. 12 Thn. 1956 Solok
1304 Kab. Sawahlunto/Sijunjung UURI No. 12 Thn. 1956 Muaro Sijunjung
1305 Kab. Tanah Datar UURI No. 12 Thn. 1956 Batusangkar
1306 Kab. Padang Pariaman UURI No. 12 Thn. 1956 Pariaman
1307 Kab. Agam UURI No. 12 Thn. 1956 Lubukbasung
1308 Kab. Lima Puluh Koto UURI No. 12 Thn. 1956 Payakumbuh
1309 Kab. Pasaman UURI No. 12 Thn. 1956 Lubuksikaping
1310 Kab. Solok Selatan UURI No. 38 Tahun 2003 Tgl. 18-12-2003 Padang Aro
1311 Kab. Dharmas Raya UURI No. 38 Tahun 2003 Tgl. 18-12-2003 Pulau Punjung
1312 Kab. Pasaman Barat UURI No. 38 Tahun 2003 Tgl. 18-12-2003 Simpang Empat
1371 Kota Padang UURI No. 9 Thn. 1956 Padang
1372 Kota Solok UURI No. 12 Thn. 1956 Solok
1373 Kota Sawah Lunto UURI No. 12 Thn. 1956 Sawah Lunto
1374 Kota Padang Panjang UURI No. 12 Thn. 1956 Padang Panjang
1375 Kota Bukittinggi UURI No. 12 Thn. 1956 Bukittinggi
1376 Kota Payakumbuh Payakumbuh
1377 Kota Pariaman UURI No. 12 Thn. 2002 Tgl. 10-04-2002 Pariaman

1400 Prov. Riau Pakanbaru
1401 Kab. Kuantan Singingi UURI No. 53 Thn. 1999 Tgl. 04-10-1999 Teluk Kuantan
1402 Kab. Indragiri Hulu UURI No.12 Thn. 1956 Rengat
1403 Kab. Indragiri Hilir UURI No.6 Thn. 1965 Tembilahan
1404 Kab. Pelalawan UURI No. 53 Thn. 1999 Tgl. 04-10-1999 Pangkalan Kerinci
1405 Kab. Siak UURI No. 53 Thn. 1999 Tgl. 04-10-1999 Siak Sriindrapura
1406 Kab. Kampar UURI No.12 Thn. 1956 Bangkinang
1407 Kab. Rokan Hulu UURI No. 53 Thn. 1999 Tgl. 04-10-1999 Pasir Pangaraian
1408 Kab. Bengkalis UURI No.12 Thn. 1956 Bengkalis
1409 Kab. Rokan Hilir UURI No. 53 Thn. 1999 Tgl. 04-10-1999 Ujung Tanjung
1471 Kota Pekan Baru UURI No.12 Thn. 1956 Pakanbaru
1473 Kota Dumai UURI No. 16 Thn. 1999 Tgl. 20-04-1999 Dumai

1500 Prov. Jambi Jambi
1501 Kab. Kerinci UURI No.12 Thn. 1956 Sungaipenuh
1502 Kab. Merangin UURI No. 54 Thn. 1999 Tgl. 04-10-1999 Bangko
1503 Kab. Sarolangun UURI No. 54 Thn. 1999 Tgl. 04-10-1999 Sarolangun
1504 Kab. Batang Hari UURI No.12 Thn. 1956 Muara Bulian
1505 Kab. Muaro Jambi UURI No. 54 Thn. 1999 Tgl. 04-10-1999 Sengeti
1506 Kab. Tanjung Jabung Timur UURI No. 54 Thn. 1999 Tgl. 04-10-1999 Muara Sabak
1507 Kab. Tanjung Jabung Barat UURI No. 54 Thn. 1999 Tgl. 04-10-1999 Kuala Tungkal
1508 Kab. Tebo UURI No. 54 Thn. 1999 Tgl. 04-10-1999 Muara Tebo
1509 Kab. Bungo UURI No. 54 Thn. 1999 Tgl. 04-10-1999 Muara Bungo
1571 Kota Jambi UURI No.9 Thn. 1956 Jambi

1600 Prov. Sumatera Selatan Palembang
1601 Kab. Ogan Komering Ulu UURI No. 28 Thn. 1959 Baturaja
1602 Kab. Ogan Komering Ilir UURI No. 28 Thn. 1959 Kayu Agung
1603 Kab. Muara Enim UURI No. 28 Thn. 1959 Muara Enim
1604 Kab. Lahat UURI No. 28 Thn. 1959 Lahat
1605 Kab. Musi Rawas UURI No. 28 Thn. 1959 Lubuk Linggau
1606 Kab. Musi Banyuasin UURI No. 28 Thn. 1959 Sekayu
1607 Kab. Banyuasin UURI No. 6 Thn. 2002 Tgl. 10-04-2002 Banyuasin
1608 Kab. Ogan Komering Ulu Selatan UURI No. 37 Tahun 2003 Tgl. 18-12-2003 Muaradua
1609 Kab. Ogan Komering Ulu Timur UURI No. 37 Tahun 2003 Tgl. 18-12-2003 Martapura
1610 Kab. Ogan Ilir UURI No. 37 Tahun 2003 Tgl. 18-12-2003 Indralaya
1611 Kab. Empat Lawang UURI No. 1 Thn 2007 Tgl. 02-01-2007 Tebing Tinggi
1671 Kota Palembang UURI No. 28 Thn. 1959 Palembang
1672 Kota Prabumulih UURI No. 6 Thn. 2001 Tgl. 21-06-2001 Prabumulih
1673 Kota Pagar Alam UURI No. 8 Thn. 2001 Tgl. 21-06-2001 Pagaralam
1674 Kota Lubuk Linggau UURI No. 7 Thn. 2001 Tgl. 21-06-2001 Lubiklinggau

1700 Prov. Bengkulu UURI No. 9 Thn. 1967 Bengkulu
1701 Kab. Bengkulu Selatan UURI No. 28 Thn. 1959 Manna
1702 Kab. Rejang Lebong UURI No. 28 Thn. 1959 Curup
1703 Kab. Bengkulu Utara UURI No. 28 Thn. 1959 Argamakmur
1704 Kab. Kaur UURI No. 3 Thn. 2003 Tgl. 25-02-2003 Bintuhan
1705 Kab. Seluma UURI No. 3 Thn. 2003 Tgl. 25-02-2003 Tais
1706 Kab. Mukomuko UURI No. 3 Thn. 2003 Tgl. 25-02-2003 Mukomuko
1707 Kab. Lebong UURI No. 39 Tahun 2003 Tgl. 18-12-2003 Tubei
1708 Kab. Kepahiang UURI No. 39 Tahun 2003 Tgl. 18-12-2003 Kepahiang
1771 Kota Bengkulu UURI No. 28 Thn. 1959 Bengkulu

1800 Prov. Lampung UURI No. 14 Thn. 1964 Bandar Lampung
1801 Kab. Lampung Barat UURI No. 6 Thn. 1991 Tgl. 16-08-1991 Liwa
1802 Kab. Tanggamus UURI No. 2 Thn. 1997 Tgl. 03-01-1997 Kotaagung
1803 Kab. Lampung Selatan UURI No. 28 Thn. 1959 Kalianda
1804 Kab. Lampung Timur UURI No. 12 Thn. 1999 Tgl. 20-04-1999 Sukadana
1805 Kab. Lampung Tengah UURI No. 28 Thn. 1959 Gunungsugih
1806 Kab. Lampung Utara UURI No. 28 Thn. 1959 Kotabumi
1807 Kab. Way Kanan UURI No. 12 Thn. 1999 Tgl. 20-04-1999 Blambangan Umpu
1808 Kab. Tulang Bawang UURI No. 2 Thn. 1997 Tgl. 03-01-1997 Menggala
1871 Kota Bandar Lampung Bandar Lampung
1872 Kota Metro UURI No. 12 Thn. 1999 Tgl. 20-04-1999 Metro

1900 Prov. Kep. Bangka Belitung UURI No. 27 Thn. 2000 Tgl. 4-12-2000 Pangkal Pinang
1901 Kab. Bangka UURI No. 28 Thn. 1959 Sungailiat
1902 Kab. Belitung UURI No. 28 Thn. 1959 Tanjungpandan
1903 Kab. Bangka Barat UURI No. 5 Thn. 2003 Tgl. 25-02-2003 Toboali
1904 Kab. Bangka Tengah UURI No. 5 Thn. 2003 Tgl. 25-02-2003 Koba
1905 Kab. Bangka Selatan UURI No. 5 Thn. 2003 Tgl. 25-02-2003 Mentok
1906 Kab. Belitung Timur UURI No. 5 Thn. 2003 Tgl. 25-02-2003 Manggar
1971 Kota Pangkal Pinang UURI No. 28 Thn. 1959 Pangkal Pinang

2100 Prov. Kepulauan Riau UURI No. 25 Thn. 2002 Tgl. 25-10-2002 Tanjungpinang
2101 Kab. Karimun UURI No. 53 Thn. 1999 Tgl. 04-10-1999 Tanung Balai Karimun
2102 Kab. Kepulauan Riau UURI No.12 Thn. 1956 Tanjungpinang
2103 Kab. Natuna UURI No. 53 Thn. 1999 Tgl. 04-10-1999 Ranai
2104 Kab. Lingga UURI No. 31 Tahun 2003 Tgl. 18-12-2003 Daik Lingga
2171 Kota Batam PPRI No. 34 Thn 1983, UURI No. 53 Thn. 1999 Batam
2172 Kota Tanjung Pinang UURI No. 5 Thn. 2001 Tgl. 21-06-2001 Tanjungpinang

3100 Prov. D K I Jakarta Jakarta
3101 Kab. Adm. Kepulauan Seribu PPRI No. 55 Thn. 2001 Tgl. 03-07-2001 Pulau Pramuka Kec. Kep. Seribu Utara
3171 Kota Jakarta Selatan PPRI No. 25 Thn. 1978 Kebayoran Baru
3172 Kota Jakarta Timur PPRI No. 25 Thn. 1978 Cakung
3173 Kota Jakarta Pusat PPRI No. 25 Thn. 1978 Tanah Abang
3174 Kota Jakarta Barat PPRI No. 25 Thn. 1978 Puri Kembangan
3175 Kota Jakarta Utara PPRI No. 25 Thn. 1978 Tanjung Priok

3200 Prov. Jawa Barat Bandung
3201 Kab. Bogor UURI No. 14 Thn. 1950 Cibinong
3202 Kab. Sukabumi UURI No. 14 Thn. 1950 Sukabumi
3203 Kab. Cianjur UURI No. 14 Thn. 1950 Cianjur
3204 Kab. Bandung UURI No. 14 Thn. 1950 Soreang
3205 Kab. Garut UURI No. 14 Thn. 1950 Garut
3206 Kab. Tasikmalaya UURI No. 14 Thn. 1950 Tasikmalaya
3207 Kab. Ciamis UURI No. 14 Thn. 1950 Ciamis
3208 Kab. Kuningan UURI No. 14 Thn. 1950 Kuningan
3209 Kab. Cirebon UURI No. 14 Thn. 1950 Sumber
3210 Kab. Majalengka UURI No. 14 Thn. 1950 Majalengka
3211 Kab. Sumedang UURI No. 14 Thn. 1950 Sumedang
3212 Kab. Indramayu UURI No. 14 Thn. 1950 Indramayu
3213 Kab. Subang UURI No. 14 Thn. 1950 Subang
3214 Kab. Purwakarta UURI No. 14 Thn. 1950 Purwakarta
3215 Kab. Karawang UURI No. 14 Thn. 1950 Karawang
3216 Kab. Bekasi UURI No. 14 Thn. 1950 Bekasi
3217 Kab. Bandung Barat UURI No. 12 Thn 2007 Tgl. 02-01-2007 Ngamprah
3271 Kota Bogor UURI No. 16 Thn. 1950 Bogor
3272 Kota Sukabumi UURI No. 17 Thn. 1950 Sukabumi
3273 Kota Bandung UURI No. 16 Thn. 1950 Bandung
3274 Kota Cirebon UURI No. 16 Thn. 1950 Cirebon
3275 Kota Bekasi UURI No. 9 Thn. 1996 Tgl. 16-12-1996 Bekasi
3276 Kota Depok UURI No. 15 Thn. 1999 Tgl. 20-04-1999 Depok
3277 Kota Cimahi UURI No. 9 Thn. 2001 Tgl. 21-06-2001 Cimahi
3278 Kota Tasikmalaya UURI No. 10 Thn. 2001 Tgl. 21-06-2001 Tasikmalaya
3279 Kota Banjar UURI No.27 Thn. 2002 Tgl. 11-12-2002 Banjar

3300 Prov. Jawa Tengah UURI No. 10 Thn. 1950 Semarang
3301 Kab. Cilacap UURI No. 13 Thn. 1950 Cilacap
3302 Kab. Banyumas UURI No. 13 Thn. 1950 Purwokerto
3303 Kab. Purbalingga UURI No. 13 Thn. 1950 Purbalingga
3304 Kab. Banjarnegara UURI No. 13 Thn. 1950 Banjarnegara
3305 Kab. Kebumen UURI No. 13 Thn. 1950 Kebumen
3306 Kab. Purworejo UURI No. 13 Thn. 1950 Purworejo
3307 Kab. Wonosobo UURI No. 13 Thn. 1950 Wonosobo
3308 Kab. Magelang UURI No. 13 Thn. 1950 Mungkid
3309 Kab. Boyolali UURI No. 13 Thn. 1950 Boyolali
3310 Kab. Klaten UURI No. 13 Thn. 1950 Klaten
3311 Kab. Sukoharjo UURI No. 13 Thn. 1950 Sukoharjo
3312 Kab. Wonogiri UURI No. 13 Thn. 1950 Wonogiri
3313 Kab. Karanganyar UURI No. 13 Thn. 1950 Karanganyar
3314 Kab. Sragen UURI No. 13 Thn. 1950 Sragen
3315 Kab. Grobogan UURI No. 13 Thn. 1950 Grobogan
3316 Kab. Blora UURI No. 13 Thn. 1950 Blora
3317 Kab. Rembang UURI No. 13 Thn. 1950 Rembang
3318 Kab. Pati UURI No. 13 Thn. 1950 Pati
3319 Kab. Kudus UURI No. 13 Thn. 1950 Kudus
3320 Kab. Jepara UURI No. 13 Thn. 1950 Jepara
3321 Kab. Demak UURI No. 13 Thn. 1950 Demak
3322 Kab. Semarang UURI No. 13 Thn. 1950 Ungaran
3323 Kab. Temanggung UURI No. 13 Thn. 1950 Temanggung
3324 Kab. Kendal UURI No. 13 Thn. 1950 Kendal
3325 Kab. Batang UURI No. 13 Thn. 1950 Batang
3326 Kab. Pekalongan UURI No. 13 Thn. 1950 Kajen
3327 Kab. Pemalang UURI No. 13 Thn. 1950 Pemalang
3328 Kab. Tegal UURI No. 13 Thn. 1950 Slawi
3329 Kab. Brebes UURI No. 13 Thn. 1950 Brebes
3371 Kota Magelang UURI No. 17 Thn. 1950 Magelang
3372 Kota Surakarta UURI No. 16 Thn. 1950 Surakarta
3373 Kota Salatiga UURI No. 17 Thn. 1950 Salatiga
3374 Kota Semarang UURI No. 16 Thn. 1950 Semarang
3375 Kota Pekalongan UURI No. 16 Thn. 1950 Pekalongan
3376 Kota Tegal UURI No. 17 Thn. 1950 Tegal

3400 Prov. D I Yogyakarta Yogyakarta
3401 Kab. Kulon Progo UURI No. 15 Thn. 1950 Wates
3402 Kab. Bantul UURI No. 15 Thn. 1950 Bantul
3403 Kab. Gunung Kidul UURI No. 15 Thn. 1950 Wonosari
3404 Kab. Sleman UURI No. 15 Thn. 1950 Sleman
3471 Kota Yogyakarta UURI No. 16 Thn. 1950 Yogyakarta

3500 Prov. Jawa Timur UURI No. 2 Thn. 1950 Surabaya
3501 Kab. Pacitan UURI No. 12 Thn. 1950 Pacitan
3502 Kab. Ponorogo UURI No. 12 Thn. 1950 Ponorogo
3503 Kab. Trenggalek UURI No. 12 Thn. 1950 Trenggalek
3504 Kab. Tulungagung UURI No. 12 Thn. 1950 Tulungagung
3505 Kab. Blitar UURI No. 12 Thn. 1950 Blitar
3506 Kab. Kediri UURI No. 12 Thn. 1950 Kediri
3507 Kab. Malang UURI No. 12 Thn. 1950 Kepanjen
3508 Kab. Lumajang UURI No. 12 Thn. 1950 Lumajang
3509 Kab. Jember UURI No. 12 Thn. 1950 Jember
3510 Kab. Banyuwangi UURI No. 12 Thn. 1950 Banyuwangi
3511 Kab. Bondowoso UURI No. 12 Thn. 1950 Bondowoso
3512 Kab. Situbondo UURI No. 12 Thn. 1950 Situbondo
3513 Kab. Probolinggo UURI No. 12 Thn. 1950 Probolinggo
3514 Kab. Pasuruan UURI No. 12 Thn. 1950 Pasuruan
3515 Kab. Sidoarjo UURI No. 12 Thn. 1950 Sidoarjo
3516 Kab. Mojokerto UURI No. 12 Thn. 1950 Mojokerto
3517 Kab. Jombang UURI No. 12 Thn. 1950 Jombang
3518 Kab. Nganjuk UURI No. 12 Thn. 1950 Nganjuk
3519 Kab. Madiun UURI No. 12 Thn. 1950 Madiun
3520 Kab. Magetan UURI No. 12 Thn. 1950 Magetan
3521 Kab. Ngawi UURI No. 12 Thn. 1950 Ngawi
3522 Kab. Bojonegoro UURI No. 12 Thn. 1950 Bonjonegoro
3523 Kab. Tuban UURI No. 12 Thn. 1950 Tuban
3524 Kab. Lamongan UURI No. 12 Thn. 1950 Lamongan
3525 Kab. Gresik UURI No. 12 Thn. 1950 Gresik
3526 Kab. Bangkalan UURI No. 12 Thn. 1950 Bangkalan
3527 Kab. Sampang UURI No. 12 Thn. 1950 Sampang
3528 Kab. Pamekasan UURI No. 12 Thn. 1950 Pamekasan
3529 Kab. Sumenep UURI No. 12 Thn. 1950 Sumenep
3571 Kota Kediri UURI No. 16 Thn. 1950 Kediri
3572 Kota Blitar UURI No. 16 Thn. 1950 Blitar
3573 Kota Malang UURI No. 16 Thn. 1950 Malang
3574 Kota Probolinggo UURI No. 16 Thn. 1950 Probolinggo
3575 Kota Pasuruan UURI No. 16 Thn. 1950 Pasuruan
3576 Kota Mojokerto UURI No. 16 Thn. 1950 Mojokerto
3577 Kota Madiun UURI No. 16 Thn. 1950 Madiun
3578 Kota Surabaya UURI No. 16 Thn. 1950 Surabaya
3579 Kota Batu UURI No. 11 Thn. 2001 Tgl. 21-06-2001 Batu

3600 Prov. Banten UURI No. 23 Thn. 2000 Tgl. 17-10-2000 Serang
3601 Kab. Pandeglang UURI No. 14 Thn. 1950 Padeglang
3602 Kab. Lebak UURI No. 14 Thn. 1950 Rangkasbitung
3603 Kab. Tangerang UURI No. 14 Thn. 1950 Tigaraksa
3604 Kab. Serang UURI No. 14 Thn. 1950 Serang
3671 Kota Tangerang UURI No. 2 Thn. 1993 Tgl. 27-02-1993 Tangerang
3672 Kota Cilegon UURI No. 15 Thn. 1999 Tgl. 20-04-1999 Cilegon

5100 Prov. Bali Denpasar
5101 Kab. Jembrana UURI No. 64 Thn. 1958 Negara
5102 Kab. Tabanan UURI No. 64 Thn. 1958 Tabanan
5103 Kab. Badung UURI No. 64 Thn. 1958 Badung
5104 Kab. Gianyar UURI No. 64 Thn. 1958 Gianyar
5105 Kab. Klungkung UURI No. 64 Thn. 1958 Klungkung
5106 Kab. Bangli UURI No. 64 Thn. 1958 Bangli
5107 Kab. Karang Asem UURI No. 64 Thn. 1958 Karangasem
5108 Kab. Buleleng UURI No. 64 Thn. 1958 Singaraja
5171 Kota Denpasar UURI No. 1 Thn. 1992 Tgl. 15-01-1992 Denpasar

5200 Prov. Nusa Tenggara Barat Mataram
5201 Kab. Lombok Barat UURI No. 64 Thn. 1958 Mataram
5202 Kab. Lombok Tengah UURI No. 64 Thn. 1958 Praya
5203 Kab. Lombok Timur UURI No. 64 Thn. 1958 Selong
5204 Kab. Sumbawa UURI No. 64 Thn. 1958 Sumbawa Besar
5205 Kab. Dompu UURI No. 64 Thn. 1958 Dompu
5206 Kab. Bima UURI No. 64 Thn. 1958 Raba
5207 Kab. Sumbawa Barat UURI No. 30 Tahun 2003 Tgl. 18-12-2003 Taliwang
5271 Kota Mataram UURI No. 4 Thn. 1993 Tgl. 26-07-1993 Mataram
5272 Kota Bima UURI No. 13 Thn. 2002 Tgl. 10-04-2002 Bima

5300 Prov. Nusa Tenggara Timur Kupang
5301 Kab. Sumba Barat UURI No. 64 Thn. 1958 Waikabubak
5302 Kab. Sumba Timur UURI No. 64 Thn. 1958 Waingapu
5303 Kab. Kupang UURI No. 64 Thn. 1958 Kupang
5304 Kab. Timor Tengah Selatan UURI No. 64 Thn. 1958 Soe
5305 Kab. Timor Tengah Utara UURI No. 64 Thn. 1958 Kefamenanu
5306 Kab. Belu UURI No. 64 Thn. 1958 Atambua
5307 Kab. Alor UURI No. 64 Thn. 1958 Kalabhi
5308 Kab. Lembata UURI No. 52 Thn. 1999 Tgl. 04-10-1999 Lewoleba
5309 Kab. Flores Timur UURI No. 64 Thn. 1958 Larantuka
5310 Kab. Sikka UURI No. 64 Thn. 1958 Maumere
5311 Kab. Ende UURI No. 64 Thn. 1958 Ende
5312 Kab. Ngada UURI No. 64 Thn. 1958 Bajawa
5313 Kab. Manggarai UURI No. 64 Thn. 1958 Ruteng
5314 Kab. Rote Ndao UURI No. 9 Thn. 2002 Tgl. 10-04-2002 Baa
5315 Kab. Manggarai Barat UURI No. 8 Thn. 2003 Tgl. 25-02-2003 Labuan Bajo
5316 Kab. Sumba Barat Daya UURI No. 16 Thn 2007 Tgl. 02-01-2007 Tambolaka
5317 Kab. Sumba Tengah UURI No. 3 Thn 2007 Tgl. 02-01-2007 Waibakul
5318 Kab. Nagekeo UURI No. 2 Thn 2007 Tgl. 02-01-2007 Mbay
5371 Kota Kupang UURI No. 5 Thn. 1996 Tgl. 11-04-1996 Kupang

6100 Prov. Kalimantan Barat UURI No. 25 Thn. 1956 Pontianak
6101 Kab. Sambas UURI No. 25 Thn. 1956 Sambas
6102 Kab. Bengkayang UURI No. 10 Thn. 1999 Tgl. 20-04-1999 Bengkayang
6103 Kab. Landak UURI No. 55 Thn. 1999 Tgl. 04-10-1999 Ngabang
6104 Kab. Pontianak UURI No. 27 Thn. 1959 Mempawah
6105 Kab. Sanggau UURI No. 27 Thn. 1959 Batang Tarang
6106 Kab. Ketapang UURI No. 27 Thn. 1959 Ketapang
6107 Kab. Sintang UURI No. 27 Thn. 1959 Sintang
6108 Kab. Kapuas Hulu UURI No. 27 Thn. 1959 Putussibau
6109 Kab. Sekadau UURI No. 34 Tahun 2003 Tgl. 18-12-2003 Sekadau
6110 Kab. Melawi UURI No. 34 Tahun 2003 Tgl. 18-12-2003 Nanga Pinoh
6111 Kab. Kayong Utara UURI No. 6 Thn 2007 Tgl. 02-01-2007 Sukadana
6171 Kota Pontianak UURI No. 27 Thn. 1959 Pontianak
6172 Kota Singkawang UURI No. 12 Thn. 2001 Tgl. 21-06-2001 Singkawang

6200 Prov. Kalimantan Tengah UURI No. 4 Thn. 1958 Palangkaraya
6201 Kab. Kotawaringin Barat UURI No. 27 Thn. 1959 Pankalan Bun
6202 Kab. Kotawaringin Timur UURI No. 27 Thn. 1959 Sampit
6203 Kab. Kapuas UURI No. 27 Thn. 1959 Kuala Kapuas
6204 Kab. Barito Selatan UURI No. 27 Thn. 1959 Buntok
6205 Kab. Barito Utara UURI No. 27 Thn. 1959 Muara Taweh
6206 Kab. Sukamara UURI No. 5 Thn. 2002 Tgl. 10-04-2002 Sukamara
6207 Kab. Lamandau UURI No. 5 Thn. 2002 Tgl. 10-04-2002 Nanga Bulik
6208 Kab. Seruyan UURI No. 5 Thn. 2002 Tgl. 10-04-2002 Kuala Pembuang
6209 Kab. Katingan UURI No. 5 Thn. 2002 Tgl. 10-04-2002 Kasongan
6210 Kab. Pulang Pisau UURI No. 5 Thn. 2002 Tgl. 10-04-2002 Pulang Pisau
6211 Kab. Gunung Mas UURI No. 5 Thn. 2002 Tgl. 10-04-2002 Kuala Kurun
6212 Kab. Barito Timur UURI No. 5 Thn. 2002 Tgl. 10-04-2002 Tamiang
6213 Kab. Murung Raya UURI No. 5 Thn. 2002 Tgl. 10-04-2002 Purukcahu
6271 Kota Palangka Raya UURI No. 5 Thn. 1965 Palangkaraya

6300 Prov. Kalimantan Selatan UURI No. 25 Thn. 1956 Banjarmasin
6301 Kab. Tanah Laut UURI No. 8 Thn. 1965 Pelaihari
6302 Kab. Kota Baru UURI No. 27 Thn. 1959 Kotabaru
6303 Kab. Banjar UURI No. 27 Thn. 1959 Martapura
6304 Kab. Barito Kuala UURI No. 27 Thn. 1959 Marabahan
6305 Kab. Tapin UURI No. 8 Thn. 1965 Rantau
6306 Kab. Hulu Sungai Selatan UURI No. 27 Thn. 1959 Kandangan
6307 Kab. Hulu Sungai Tengah UURI No. 27 Thn. 1959 Barabai
6308 Kab. Hulu Sungai Utara UURI No. 27 Thn. 1959 Amuntai
6309 Kab. Tabalong UURI No. 8 Thn. 1965 Tanjung
6310 Kab. Tanah Bumbu UURI No. 2 Thn. 2003 Tgl. 25-02-2003 Batulicin
6311 Kab. Balangan UURI No. 2 Thn. 2003 Tgl. 25-02-2003 Paringin
6371 Kota Banjarmasin UURI No. 27 Thn. 1959 Banjarmasin
6372 Kota Banjar Baru UURI No. 9 Thn. 1999 Tgl. 20-04-1999 Banjarbaru

6400 Prov. Kalimantan Timur UURI No. 25 Thn. 1956 Samarinda
6401 Kab. Pasir UURI No. 27 Thn. 1959 Tanah Grogot
6402 Kab. Kutai Barat UURI No. 47 Thn. 1999 Tgl. 04-10-1999 Sendawar
6403 Kab. Kutai Kertanegara UURI No. 27 Thn. 1959 Tenggarong
6404 Kab. Kutai Timur UURI No. 47 Thn. 1999 Tgl. 04-10-1999 Sangatta
6405 Kab. Berau UURI No. 27 Thn. 1959 Tanjungredep
6406 Kab. Malinau UURI No. 47 Thn. 1999 Tgl. 04-10-1999 Malinau
6407 Kab. Bulongan UURI No. 27 Thn. 1959 Tanjungselor
6408 Kab. Nunukan UURI No. 47 Thn. 1999 Tgl. 04-10-1999 Nunukan
6409 Kab. Penajam Paser Utara UURI No. 7 Thn. 2002 Tgl. 10-04-2002 Penajam
6471 Kota Balikpapan UURI No. 27 Thn. 1959 Balikpapan
6472 Kota Samarinda UURI No. 27 Thn. 1959 Samarinda
6473 Kota Tarakan UURI No. 29 Thn. 1997 Tgl. 08-10-1997 Tarakan
6474 Kota Bontang UURI No. 47 Thn. 1999 Tgl. 04-10-1999 Bontang

7100 Prov. Sulawesi Utara UURI No. 47 Thn. 1960 Jo UURI No. 13 Thn 1964 Manado
7101 Kab. Bolaang Mengondow UURI No. 29 Thn. 1959 Kotamubagu
7102 Kab. Minahasa UURI No. 29 Thn. 1959 Tondano
7103 Kab. Kepulauan Sangihe UURI No. 29 Thn. 1959 Tahuna
7104 Kab. Kepulauan Talaud UURI No. 8 Thn. 2002 Tgl. 10-04-2002 Melonguane
7105 Kab. Minahasa Selatan UURI No. 10 Thn. 2003 Tgl. 25-02-2003 Amurang
7106 Kab. Minahasa Utara UURI No. 33 Tahun 2003 Tgl. 18-12-2003 Airmadidi
7107 Kab. Bolaang Mongondow Utara UURI No. 10 Thn 2007 Tgl. 02-01-2007 Boroko
7108 Kab. Kep. Siau Tagolandang Biaro (Sitaro) UURI No. 15 Thn 2007 Tgl. 02-01-2007 Ondong Siau
7109 Kab. Minahasa Tenggara (Mitra) UURI No. 9 Thn 2007 Tgl. 02-01-2007 Ratahan
7171 Kota Manado UURI No. 29 Thn. 1959 Manado
7172 Kota Bitung UURI No. 7 Thn. 1990 Tgl. 15-08-1990 Bitung
7173 Kota Tomohon UURI No. 10 Thn. 2003 Tgl. 25-02-2003 Tomohon
7174 Kota Kotamobagu UURI No. 4 Thn 2007 Tgl. 02-01-2007 Kotamobagu

7200 Prov. Sulawesi Tengah UURI No. 13 Thn. 1964 Palu
7201 Kab. Banggai Kepulauan UURI No. 51 Thn. 1999 Tgl. 04-10-1999 Banggai
7202 Kab. Banggai UURI No. 29 Thn. 1959 Luwuk
7203 Kab. Morowali UURI No. 51 Thn. 1999 Tgl. 04-10-1999 Bungku
7204 Kab. Poso UURI No. 29 Thn. 1959 Poso
7205 Kab. Donggala UURI No. 29 Thn. 1959 Donggala
7206 Kab. Toli-Toli UURI No. 51 Thn. 1999 Tgl. 04-10-1999 Toli-toli
7207 Kab. Buol UURI No. 51 Thn. 1999 Tgl. 04-10-1999 Buol
7208 Kab. Parigi Moutong UURI No. 10 Thn. 2002 Tgl. 10-04-2002 Parigi
7209 Kab. Tojo Una-Una UURI No. 32 Tahun 2003 Tgl. 18-12-2003 Ampana
7271 Kota Palu UURI No. 4 Thn. 1994 Tgl. 22-07-1994 Palu

7300 Prov. Sulawesi Selatan Makassar
7301 Kab. Selayar UURI No. 29 Thn. 1959 Bantaeng
7302 Kab. Bulukumba UURI No. 29 Thn. 1959 Bulukumba
7303 Kab. Bantaeng UURI No. 29 Thn. 1959 Bantaeng
7304 Kab. Jeneponto UURI No. 29 Thn. 1959 Jeneponto
7305 Kab. Takalar UURI No. 29 Thn. 1959 Takalar
7306 Kab. Gowa UURI No. 29 Thn. 1959 Sunggu Minasa
7307 Kab. Sinjai UURI No. 29 Thn. 1959 Sinjai
7308 Kab. Maros UURI No. 29 Thn. 1959 Maros
7309 Kab. Pangkajene Kepulauan UURI No. 29 Thn. 1959 Pangkajene
7310 Kab. Barru UURI No. 29 Thn. 1959 Barru
7311 Kab. Bone UURI No. 29 Thn. 1959 Watampone
7312 Kab. Soppeng UURI No. 29 Thn. 1959 Watan Soppeng
7313 Kab. Wajo UURI No. 29 Thn. 1959 Sengkang
7314 Kab. Sidenreng Rappang UURI No. 29 Thn. 1959 Sidenreng
7315 Kab. Pinrang UURI No. 29 Thn. 1959 Pinrang
7316 Kab. Enrekang UURI No. 29 Thn. 1959 Enrekang
7317 Kab. Luwu UURI No. 29 Thn. 1959 Palopo
7318 Kab. Tana Toraja UURI No. 29 Thn. 1959 Makale
7322 Kab. Luwu Utara UURI No. 13 Thn. 1999 Tgl. 20-04-1999 Masamba
7325 Kab. Luwu Timur UURI No. 7 Thn. 2003 Tgl. 25-02-2003 Malili
7371 Kota Makassar UURI No. 29 Thn. 1959, PPRI No. 86 Thn. 1999 Makassar
7372 Kota Pare-Pare UURI No. 29 Thn. 1959 Pare-pare
7373 Kota Palopo UURI No. 11 Thn. 2002 Tgl. 10-04-2002 Palopo

7400 Prov. Sulawesi Tenggara Kendari
7401 Kab. Buton UURI No. 29 Thn. 1959 Bau-Bau
7402 Kab. Muna UURI No. 29 Thn. 1959 Raha
7403 Kab. Konawe UURI No. 29 Thn. 1959, PPRI No. 26 Thn. 2004 Unaaha
7404 Kab. Kolaka UURI No. 29 Thn. 1959 Kolaka
7405 Kab. Konawe Selatan UURI No. 4 Thn. 2003 Tgl. 25-02-2003 Andolo
7406 Kab. Bombana UURI No. 29 Tahun 2003 Tgl. 18-12-2003 Rumbia
7407 Kab. Wakatobi UURI No. 29 Tahun 2003 Tgl. 18-12-2003 Wangi-Wangi
7408 Kab. Kolaka Utara UURI No. 29 Tahun 2003 Tgl. 18-12-2003 Lasusua
7409 Kab. Buton Utara UURI No. 14 Thn 2007 Tgl. 02-01-2007 Bonegunu
7410 Kab. Konawe Utara UURI No. 13 Thn 2007 Tgl. 02-01-2007 Asera
7471 Kota Kendari UURI No. 6 Thn. 1995 Tgl. 03-08-1995 Kendari
7472 Kota Baubau UURI No. 13 Thn. 2001 Tgl. 21-06-2001 Bau-Bau

7500 Prov. Gorontalo UURI No. 38 Thn. 2000 Tgl. 22-12-2000 Gorontalo
7501 Kab. Boalemo UURI No. 50 Thn. 1999 Tgl. 04-10-1999 Marisa/Tilamuta
7502 Kab. Gorontalo UURI No. 29 Thn. 1959 Gorontalo
7503 Kab. Pohuwato UURI No. 6 Thn. 2003 Tgl. 25-02-2003 Marisa
7504 Kab. Bone Bolango UURI No. 6 Thn. 2003 Tgl. 25-02-2003 Suwawa
7505 Kab. Gorontalo Utara UURI No. 11 Thn 2007 Tgl. 02-01-2007 Kwandang
7571 Kota Gorontalo Gorontalo

7600 Prov. Sulawesi Barat UURI No. 26 Thn. 2004 Tgl. 5-10-2004 Mamuju
7601 Kab. Majene Majene
7602 Kab. Polewali Mandar Polewali
7603 Kab. Mamasa UURI No. 11 Thn. 2002 Tgl. 10-04-2002 Mamasa
7604 Kab. Mamuju Mamuju
7605 Kab. Mamuju Utara UURI No. 7 Thn. 2003 Tgl. 25-02-2003 Pasangkayu

8100 Prov. Maluku UURI No. 20 Thn. 1958 Ambon
8101 Kab. Maluku Tenggara Barat UURI No. 46 Thn. 1999 Tgl. 04-10-1999 Saumlaki
8102 Kab. Maluku Tenggara UURI No. 60 Thn. 1958 Tual
8103 Kab. Maluku Tengah UURI No. 60 Thn. 1958 Masohi
8104 Kab. Buru UURI No. 46 Thn. 1999 Tgl. 04-10-1999 Namlea
8105 Kab. Kepulauan Aru UURI No. 40 Tahun 2003 Tgl. 18-12-2003 Dobo
8106 Kab. Seram Bagian Barat UURI No. 40 Tahun 2003 Tgl. 18-12-2003 Dataran Hunipopu
8107 Kab. Seram Bagian Timur UURI No. 40 Tahun 2003 Tgl. 18-12-2003 Dataran Hunimoa
8171 Kota Ambon PPRI No. 13 Thn. 1979 Ambon

8200 Prov. Maluku Utara UURI No. 46 Thn. 1999 Tgl. 04-10-1999 Sofifi/Ternate
8201 Kab. Halmahera Barat UURI No. 1 Thn. 2003 Tgl. 25-02-2003 Ternate
8202 Kab. Halmahera Tengah UURI No. 6 Thn. 1990 Weda
8203 Kab. Kepulauan Sula UURI No. 1 Thn. 2003 Tgl. 25-02-2003 Sanana
8204 Kab. Halmahera Selatan UURI No. 1 Thn. 2003 Tgl. 25-02-2003 Labuha
8205 Kab. Halmahera Utara UURI No. 1 Thn. 2003 Tgl. 25-02-2003 Tobelo
8206 Kab. Halmahera Timur UURI No. 1 Thn. 2003 Tgl. 25-02-2003 Maba
8271 Kota Ternate UURI No. 11 Thn. 1999 Tgl. 20-04-1999 Ternate
8272 Kota Tidore Kepulauan UURI No. 1 Thn. 2003 Tgl. 25-02-2003 Tidore

9100 Prov. Irian Jaya Barat UURI No. 21 Thn. 2001 Tgl. 21-11-2001 Manokwari
9101 Kab. Fak-Fak Fak-Fak
9102 Kab. Kaimana UURI No. 26 Thn. 2002 Tgl. 11-12-2002 Kaimana
9103 Kab. Teluk Wondama UURI No. 26 Thn. 2002 Tgl. 11-12-2002 Rasiei
9104 Kab. Teluk Bintuni UURI No. 26 Thn. 2002 Tgl. 11-12-2002 Bintuni
9105 Kab. Manokwari Manokwari
9106 Kab. Sorong Selatan UURI No. 26 Thn. 2002 Tgl. 11-12-2002 Teminabuan
9107 Kab. Sorong Sorong
9108 Kab. Raja Ampat UURI No. 26 Thn. 2002 Tgl. 11-12-2002 Waisai
9171 Kota Sorong UURI No. 45 Thn. 1999 Tgl. 04-10-1999 Sorong

9400 Prov. Papua UURI No. 21 Thn. 2001 Tgl. 21-11-2001 Jayapura
9401 Kab. Merauke PPRI No. 12 Thn. 1969 Merauke
9402 Kab. Jayawijaya PPRI No. 12 Thn. 1969 Wamena
9403 Kab. Jayapura PPRI No. 12 Thn. 1969 Jayapura
9404 Kab. Nabire Nabire
9408 Kab. Yapen Waropen Serui
9409 Kab. Biak Numfor Biak
9410 Kab. Paniai UURI No. 45 Thn. 1999 Tgl. 04-10-1999 Enarotali
9411 Kab. Puncak Jaya UURI No. 45 Thn. 1999 Tgl. 04-10-1999 Kotamulia
9412 Kab. Mimika UURI No. 45 Thn. 1999 Tgl. 04-10-1999 Timika
9413 Kab. Boven Digoel UURI No. 26 Thn. 2002 Tgl. 11-12-2002 Tanah Merah
9414 Kab. Mappi UURI No. 26 Thn. 2002 Tgl. 11-12-2002 Kepi
9415 Kab. Asmat UURI No. 26 Thn. 2002 Tgl. 11-12-2002 Agats
9416 Kab. Yahukimo UURI No. 26 Thn. 2002 Tgl. 11-12-2002 Sumohai
9417 Kab. Pegunungan Bintang UURI No. 26 Thn. 2002 Tgl. 11-12-2002 Oksibil
9418 Kab. Tolikara UURI No. 26 Thn. 2002 Tgl. 11-12-2002 Karubaga
9419 Kab. Sarmi UURI No. 26 Thn. 2002 Tgl. 11-12-2002 Sarmi
9420 Kab. Keerom UURI No. 26 Thn. 2002 Tgl. 11-12-2002 Waris
9426 Kab. Waropen UURI No. 26 Thn. 2002 Tgl. 11-12-2002 Botawa
9427 Kab. Supiori UURI No. 35 Tahun 2003 Tgl. 18-12-2003 Sorendiweri
9471 Kota Jayapura UURI No. 6 Thn. 1993 Tgl. 02-08-1993 Jayapura

NB: Berdasarkan keadaan terakhir Januari 2007

Bupati Muslim Berfoto Setelah Mendapat Penghargaan

2010-01-11T19:20:00.001+07:00

END TEXT

Bupati Muslim Mendapat Penghargaan 1

2010-01-11T19:19:00.004+07:00

END TEXT

Arti Lambang Provinsi Sulawesi Selatan

2009-11-29T20:00:00.001+07:00

Padi Kapas, Lambang kemakmuran

Benteng Somba Opu, Lambang keteguhan dalam mempertahankan prinsip.

Perahu Pinisi, Lambang jiwa kelautan

Badik terhunus, Lambang kepahlawanan

Gunung, Desa dan Sawah, Lambang keharmonisan dalam kemakmuran

Arti Lambang Provinsi Sulawesi Tengah

2009-11-29T19:56:00.001+07:00

Bentuk jantung, melambangkan hati nurani rakyat Sulawesi Tengah.

Gambar pohon kelapa, melambangkan modal utama daerah dan kesediaan mengorbankan segala-galanya untuk cita-cita.

Bintang segi lima, melambangkan dijiwai oleh Pancasila sebagai dasar negara RI.

Daun kelapa lima helai dan buah kelapa lima buah, melambangkan mencapai cita-cita Negara Kebangsaan yang adil dan makmur di Ridhoi oleh Tuhan Yang Maha Esa.

Garis gelombang dan buah masing-masing enam dan empat gelur gelombang
memberikan pengertian akan sifat maritim sebagai modal besar pula yang
mendatangkan kemakmuran.

Padi dan daun kapas, melambangkan kemakmuran.

Angka 13 pada jumlah kapas, 4 pada gerigi kelopak kapas, 19 dan 6 dan 4 pada
jumlah buah pada dan gelur gelombang, memberikan pengertian tanggal 13

Bulan April 1964. yaitu tanggal, bulan dan tahun terbentuknya Daerah Tingkat I
Sulawesi Tengah.

Warna Biru, melambangkan kesetiaan (tanah air dan cita-cita)
dan juga melambangkan cita-cita yang tinggi.

Warna kuning, melambangkan kejayaan, keagungan, kebahagiaan dan keluhuran budi.

Warna merah pada tulisan "Sulawesi Tengah" dengan dasar putih, melambangkan keberanian dan kesatriaan yang didasarkan atas hati yang suci, keikhlasan dan kejujuran.

Warna hijau pada buah dan daun kelapa serta kelopak kapas, melambangkan kesuburan dan kemakmuran, dengan bumi yang subur kita menuju ada kemakmuran.

Warna coklat pada batang kelapa melambangkan ketenangan.

Arti Lambang Provinsi Sulawesi Utara

2009-11-29T19:51:00.002+07:00

Lambang Provinsi Sulawesi Utara berbentuk segilima sama sisi melambangkan "Pancasila" sebagai dasar dan falsafah hidup Bangsa dan Negara Indonesia.

Bentuk warna dan bagian-bagian lambang:

Warna dasar biru langit, sisi luar berwarna kuning.

Sebelah kanan terdapat buah pala terbuka, berjumlah 8 (delapan) buah, kulitnya berwarna kuning, biji pala berwarna merah, dirangkaikan dengan buah cengkih 17 (tujuh betas) buah yang warnanya merupakan perpaduan Warna hijau kemuning dan warna hijau kecoklat-coklatan.

Angka-angka pada cengkeh 17 (tujuh betas) buah, pala 8 (delapan) buah, dan padi 45 (empat puluh lima) butir adalah simbol yang menunjukkan "Hari Proklamasi Kemerdekaan Negara Republik Indonesia" yaitu 17-8-1945.

Ditengah-tengah lingkaran buah padi, cengkeh dan pala terdapat 23 (dua puluh tiga) untaian biji jagung yang berbentuk bulatan, terdapat 1 (satu) pohon kelapa berdaun 9 (sembilan) mempunyai akar 6 (enam) dan di bawah pohon kelapa terdapat 4 (empat) buah bibit kelapa melambangkan berdirinya Provinsi Sulawesi Utara tanggal 23 September 1964.

Pohon kelapa, padi, pala, jagung dan cengkeh menggambarkan keseluruhan kekayaan utama yang menjadi sumber hidup rakyat di daerah ini.

Dibagian bawah dari pohon kelapa terdapat pita putih berbaris merah dengan Warna hitam (warna bayangan) bertuliskan "Sulawesi Utara" dengan Warna merah.

Warna emas/orange melambangkan kekayaan, keagungan.

Warna biru/hijau melambangkan kemakmuran, kesuburan.

Warna kuning melambangkan kesejahteraan, kebesaran dan keluhuran.

Warna merah melambangkan keberanian, semangat yang menyala-nyala dan kecintaan kepada Negara dan Agama.

Warna putih melambangkan kesucian, kedamaian.

Warna coklat melambangkan kecintaan kepada Tanah Air.

Warna hitam melambangkan kokoh, kuat, teguh dan kekal.

Warna ungu melambangkan kebanggaan.

Arti Lambang Provinsi Kalimantan Timur

2009-11-29T19:45:00.002+07:00

Lambang Perisai bersudut lima adalah lambang alat pelindung dalam mencapai cita-cita revolusi 17 Agustus 1945.

Bintang bersudut lima adalah lambang Pancasila sebagai dasar falsafah Negara Republik Indonesia.

Tulisan Kalimantan Timur adalah Provinsi Kalimantan Timur.

Telabang, mandau dan sumpitan adalah lambang kesiapsiagaan dan kemampuan.

Lingkaran dengan untaian minyak dan damar adalah lambang kekayaan alam.

Lilitan rotan yang tak terputus-putus sebanyak 24 lilitan adalah lambang kesatuan dan kesatuan serta saat terbentuknya Provinsi Kalimantan Timur tanggal 1 Januari 1957 (1+1+1+9+5+7).

Jumlah delapan untaian minyak, delapan untaian damar, dan satu tetesan akhir adalah tanggal proklamasi kemerdekaan. (8+8+1=17).

Untaian minyak dan damar masing-masing delapan tetesan adalah lambang bulan proklamasi kemerdekaan.

4 titik terukir diujung mandau dan 5 lilitan pada ujung sumpitan adalah lambang tahun proklamasi kemerdekaan.

Tulisan "ruhui rahayu" di atas guci berarti cita-cita dan tujuan rakyat kalimantan timur dalam mencapai masyarakat bahagia, adil dan makmur, aman tentram yang di ridhoi oleh Allah SWT.

warna hijau : kemakmuran,kesuburan
warna kuning emas : keluruhan,keagungan
warna kuning : kejayaan
warna merah : keberanian
warna putih : kesucian
warna hitam : kesesungguhan

Arti Lambang Provinsi Kalimantan Selatan

2009-11-27T09:50:00.000+07:00

Lambang daerah Provinsi Kalimantan Selatan adalah "PARISAI" dengan warna dasar merah dan hijau, bergaris sisi dengan warna kuning.

Parisai (Perisai), adalah alat penangkis dan bertahan yang melambangkan kewaspadaan mempertahankan diri dari konsekwen.
Warna merah, adalah lambang keberanian dan kepahlawanan yang gagah perkasa, menegakkan kebenaran perjuangan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam menuju "masyarakat adil dan makmur' yang diridhoi Allah".

Warna Kuning, adalah lambang kesuburan dan harapan bagi Daerah Provinsi Kalimantan Selatan dihari yang akan datang.

Didalam Perisai terdapat lukisan-Iukisan :

Bintang berwarna Kuning Emas, adalah lambang Ketuhan Yang Maha Esa dan perlambang keyakinan bahwa Tuhan mengetahui segala-galanya tanpa ada yang tersembunyi bagi-Nya.

Rumah berbentuk bangunan spesifik Kalimantan Selatan asli, adalah lambang Suatu unsur kebudayaan yang depat dlbanggakan.

Warna Hitam, adalah lambang bahwa penduduk Kalimantan Selatan mempunyai kebulatan tekad dan keunggulan kearah pelaksanaan Pembangun Nasional.

Intan, adalah lambang penghasilan Daerah Kalimantan Selatan yang sudah terkenal karena mempunyai mutu dan nilai yang sangat tinggi, yang merupakan pula sumber mata pencaharian penduduk Kalimantan Selatan.

Warna Putih berkilap memancar, adalah lambang bahwa penduduk Kalimantan Selatan kalau dipimpin dengan sungguh-sungguh akan sanggup mencapai kecerdasan dan kemajuan serta sanggup pula melaksanakan segala pembangunan menuju pada kemuliaan dan keagungan Bangsa Indonesia.

Buah Padi dan Batang Karet, adalah lambang penghasilan dan sumber kehidupan bagi terbesar penduduk Kalimantan Selatan.

Buah Padi sebanyak 17 buah, Intan dengan 8 (delapan) pancaran dan Batang Karet sebanyak 1 pohon dengan bergaris 9 yang tersusun 4 disebelah kiri, 5 disebelah kanan. Merupakan susunan angka 17 8 1945 yaitu hari Kemerdekaan Republik Indonesia.

Tulisan berupa "WAJA SAMPAI KAPUTING” adalah lambang bahwa penduduk Kalimantan Selatan telah tekun dalam bekerja melaksanakan segala Sesuatu dengan penuh rasa kesanggupan dan konsekwen tanpa berhenti ditengah Jalan.

Arti Lambang Provinsi Kalimantan Tengah

2009-11-27T09:03:00.001+07:00

Lambang Daerah Propinsi Kalimantan Tengah berbentuk segilima, warna dasar

Merah dan di tengah lambang berwarna hijau, dengan moto ISEN MULANG (Pantang Mundur).

Segi lima, adalah lambang falsafah hidup bangsa Indonesia adalah Pancasila.
Merah, adalah lambang keberanian, keperkasaan dalam menghadapi berbagai tantangan yang memecah belah persatuan dan kesatuan.

Hijau, adalah lambang kesuburan bumi Tanbun Bungai dengan berbagai kekayaan alam yang terkandung di dalamnya.

Talawang (Perisai), adalah lambang alat penangkis serangan musuh yang melambangkan kewaspadaan dan ketahanan masyarakat terhadap anasir - anasir yang merusak baik dari luar maupun dari dalam.

Belanga (Guci), adalah lambang barang pusaka yang bernilai tinggi, yang melambangkan potensi kekayaan alam Kalimantan Tengah.

Tali Tengang (Tali yang terbuat dari kulit kayu), adalah lambang kekokohan dan kekompakan yang tidak mudah di cerai beraikan.

Kapas dan Parei (Kapas dan Padi), adalah lambang bahan sandang pangan yang melambangkan kemakmuran bangsa Indonesia pada umumnya dan rakyat Kalimantan Tengah pada khususnya.

Bintang Lapak Lime ( Bintang Segi Lima), adalah lambang Pancasila sebagai Dasar Negara Republik Indonesia.

Kambang Kapas (Bunga Kapas) 17 buah, Dawen (daun) 8 lembar dan Bua Parei (Buah Padi) 45 butir adalah lambang Hari Proklamasi Kemerdekaan RI 17 Agustus 1945.

Burung Tingang (Burung Enggang), adalah lambang pertanda kemakmuran dan kedinamisan serta tekat rakyat Kalimantan Tengah untuk ikut serta secara aktif pemeliharaan dan pelestarian lingkungan.

Mandau dan sipet (Parang dan Sumpit) adalah pasangan senjata yang di buat oleh nenek moyang Suku Dayak Kalimantan Tengah yang digunakan untuk bekerja, berburu dan menghadapi serangan musuh.

Garantung (gong) adalah lambang bahwa masyarakat Kalimantan Tengah menjunjung tinggi kesenian, kebudayaan, berpandangan optimis dalam menghadapi berbagai tugas dalam suasana gotong royong sebagai lambang persatuan dan kesatuan.

Arti Lambang Provinsi Kalimantan Barat

2009-11-27T08:50:00.000+07:00

Lambang Daerah Provinsi Kalimantan Barat sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah TK I Kalimantan Barat No 4 Tahun 1964, Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat No. 2 Tahun 1967 tanggal 23 Mei 1967.

Lambang secara keseluruhan bersudut lima Perisai, Mandau dan Keris dengan satu garis melintang di tengahnya.
Bersudut lima berarti Pancasila, dimaksudkan Kalimantan Barat adalah bagian dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang bersendikan Pancasila.

Warna dasar hijau muda adalah lambang kesuburan.

Perisai, Mandau dan Keris adalah lambang pusaka dan kebudayaan warisan leluhur masyarakat Kalimantan Barat.

Padi dan Kapas bersimpul pita dengan sudut empat adalah lambang kemakmuran yang dijiwai oleh semangat catur karsa (em pat kehendak) yaitu : kesungguhan, kejujuran, gotong-royong dan kekeluargaan.

Jumlah unsur kapas (17), nyala api (8), padi (45) adalah lambang lahirnya Republik Indonesia 17 Agustus 1945.

Garis melintang ditengah-tengah adalah lambang bentangan Khatulistiwa tepat pada garis Equator.

Kobaran api dalam tungku adalah lambang semangat perjuangan yang tak kunjung padam.

Tulisan AKCAYA adalah lambang Tak Kunjung Binasa atau dengan keuletan yang pantang menyerah.

Arti Lambang Provinsi Nusa Tenggara Timur

2009-11-27T08:48:00.000+07:00

Bintang, melambangkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Komodo, melambangkan kekayaan alam khas NTT. Padi dan Kapas, melambangkan kemakmuran. Tombak, melambangkan keagungan dan kejayaan. Pohon Beringin, melambangkan persatuan dan kesatuan. Tahun 1958, melambangkan Kelahiran Provinsi NTT.

Arti Lambang Provinsi Nusa Tenggara Barat

2009-11-27T08:47:00.000+07:00

Perisai, sebagai bentuk luar atau latar belakangnya, melambangkan kebudayaan/ kesenian Rakyat Propinsi Nusa Tenggara Barat dan juga melambangkan jiwa kepahlawanannya. Tulisan berbunyi Nusa Tenggara, ialah nama daerah yang berpemerintahan sendiri yang terdiri dari Pulau Lombok dan Sumbawa. Rantai, yang terdiri dari 4 berbentuk bundar dan yang 5 berbentuk segi empat : melambangkan kemerdekaan Republik Indonesia tahun 1945. Butiran padi sebanyak 58 butir, daun Kapas 17 dan Bunga Kapas 12 kuntum, yang kesemuanya adalah melambangkan kelahiran Provinsi Nusa Tenggara Barat tanggal 17 Desember 1958. Bintang Lima, melambangkan 5 sila dari pada Pancasila. Gunung yang berasap, menunjukkan Gunung Rinjani, Gunung Berapi yang tertinggi di Pulau Lombok. Menjangan, menunjukkan binatang yang banyak sekali terdapat di Pulau Sumbawa. Kubah, melambangkan penduduk Provinsi Nusa Tenggara Barat yang taat dan patuh melaksanakan perintah-perintah agamanya. Warna Biru, melambangkan Kesetiaan Daerah Nusa Tenggara Barat pada perjuangan bangsa Indonesia, serta kesetiaan kepada pemerintah RI. Warna Hijau, melambangkan kemakmuran, cita-cita kita semua dan juga tanda kesuburan dari daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat. Warna Putih, melambangkan Kesucian, keluhuran rakyat Provinsi Nusa Tenggara Barat yang senantiasa taat, bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang langsung pula menjiwai rakyatnya, bercita-cita luhur dan suci serta tindak tanduk baik rohaniah maupun jasmaniah berdasarkan kesucian. Warna Kuning, melambangkan Kejayaan, keberanian berjuang atas dasar kesucian dan akan membawa kita pada kejayaan. Warna Hitam, melambangkan Abadi, kejayaan berdasarkan atas landasan yang luhur akan abadi. Warna Merah, melambangkan Keberanian, kepahlawanan berjiwa hidup dan dinamis untuk menegakkan kebenaran dan keadilan.

Arti Lambang Provinsi Bali

2009-11-27T08:45:00.000+07:00

Bintang persegi lima melambangkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Candi Pahlawan Margarana melambangkan Jiwa Kepahlawanan rakyat Bali.
Candi Bentai melambangkan keagungan.

Rantai melambangkan Persatuan.

Kipas melambangkan Kebudayaan Bali.

Bunga Teratai melambangkan Singgasana Cina.

Padi Kapas melambangkan kemakmuran.

Arti Lambang Provinsi Banten

2009-11-27T08:43:00.001+07:00

Kubah Mesjid, melambangkan kultur masyarakat yang agamais.
Bintang bersudut lima, melambangkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Menara Mesjid Agung Banten, melambangkan semangat tinggi, yang berpedoman pada petunjuk Allah SWT.
Gapura Kaibon, melambangkan Daerah Propinsi Banten sebagai pintu gerbang peradaban dunia, perekonomian dan lalu lintas internasional menuju era globalisasi.

Padi berwarna kuning berjumlah 17 dan kapas berwarna putih berjumlah 8 tangkai, 4 kelopak berwana coklat, 5 kuntum bunga melambangkan Propinsi Banten merupakan daerah agraris, cukup sandang pangan. 17-8-45 menunjukkan Proklamasi Republik Indonesia.

Gunung berwarna hitam, melambangkan kekayaan alam dan menunjukkan dataran rendah serta pegunungan.

Badak bercula satu, melambangkan masyarakat yang pantang menyerah dalam menegakkan kebenaran dan dilindungi oleh hukum.

Laut berwarna biru, dengan gelombang putih berjumlah 17 melambangkan daerah maritim, kaya dengan potensi lautnya.

Roda gerigi berwarna abu-abu berjumlah 10, menunjukkan orientasi semangat kerja pembangunan dan sektor industri.

Dua garis marka berwarna putih, menunjukkan landasan pacu Bandara Soekarno Hatta.

Lampu bulatan kuning, melambangkan pemacu semangat mencapai cita-cita.

Pita berwarna kuning, melambangkan ikatan persatuan dan kesatuan masyarakat Banten.

Semboyan "IMAN TAQWA" sebagai landasan pembangunan menuju Banten Mandiri, Maju dan Sejahtera.

Arti warna yang digunakan dalam simbol daerah:

Merah : melambangkan keberanian

Putih : melambangkan suci, arif dan bijaksana

Kuning : melambangkan kemuliaan, lambang kejayaan dan keluhuran

Hitam : melambangkan keteguhan, kekuatan dan ketabahan hati

Abu-abu : melambangkan ketabahan

Biru : melambangkan kejernihan, kedamaian dan ketenangan

Hijau : melambangkan kesuburan

Coklat : melambangkan kemakmuran

Arti Lambang Provinsi Jawa Timur

2009-11-27T08:41:00.000+07:00

Daun lambang bentuk perisai, adalah lambang keamanan dan ketentraman serta kejujuran melambangkan dasar dan keinginan hidup rakyat Jawa Timur yang merupakan daerah yang termasuk aman.

Bintang dengan warna kuning emas, adalah lambang Ke Tuhanan Yang Maha Esa, bersudut lima dan bersinar lima adalah melambangkan Pancasila merupakan dasar dan falsafah Negara yang senantiasa dijunjung tinggi dan selalu menyinari jiwa rakyatnya (dalam hal ini rakyat Jawa Timur) khususnya jiwa Ke Tuhanan Yang Maha Esa.
Tugu Pahlawan, adalah lambang kepahlawanan, untuk melukiskan sifat dan semangat kepahlawanan rakyat Jawa Timur (khususnya Surabaya). Dalam mempertahankan kedaulatan dan wilayah tanah airnya.

Gunung berapi yang selalu mengepulkan asap, adalah lambang keteguhan dan kejayaan tekad Jawa Timur dengan semangat dinamis, revolusioner pantang mundur dalam menyelesaikan revolusi menuju cita-cita rakyat adil dan makmur, selain itu juga menggambarkan bahwa wilayah Jawa Timur mempunyai banyak gunung-gunung berapi.

Pintu gerbang (dari Candi) dengan warna abu-abu, adalah lambang cita-cita perjuangan serta keagungan khususnya Jawa Timur di masa silam yang masih nampak dan sebagai lambang batas perjuangan masa lampau dengan masa sekarang, yang semangatnya tetap berada di tiap-tiap patriot Indonesia yang berada di Jawa Timur.

Sawah dan ladang, yang dilukiskan pada bagian-bagian dengan warna kuning dan hijau, adalah lambang kemakmuran yaitu bahwa Jawa Timur memiliki sawah dan Iadang yang merupakan sumber dan alat untuk mencapai kemakmuran.

Padi dan kapas, adalah lambang sandang pangan, yang menjadi kebutuhan pokok rakyat sehari-hari, gambar padi berbutir 17 buah, sedangkan kapas tergambar 8 buah, melambangkan saat-saat keramat bagi bangsa Indonesia yaitu tanggal 17 - 8 - 1945.

Sungai yang bergelombang, menunjukkan bahwa Jawa Timur mempunyai banyak sungai yang mengalir untuk mengairi sawah dan sumber kemakmuran yang lainnya di Jawa Timur.

Roda dan rantai, melukiskan situasi Jawa Timur pada masa sekarang yang sudah mulai pesat pembangunan pabrik-pabrik dan lain-lain dalam rangka pembangunan Jawa Timur di bidang industri, dan melambangkan pula tekad yang tak kunjung padam serta rasa ikatan persahabatan yang biasa ditunjukkan oleh rakyat Jawa Timur kepada pendatang dan peninjau dari manapun.

Pita berisikan tulisan Jawa Timur, menunjukkan lambang daerah Propinsi Jawa Timur.

Pita dasar dengan warna putih berisi tulisan JER BASUKI MAWA BEYA, menunjukkan motto Jawa Timur yang mengandung makna bahwa untuk mencapai suatu kebahagiaan diperlukan pengorbanan.

Arti Lambang Provinsi DI Yogyakarta

2009-11-27T08:39:00.000+07:00

Landasan Idiil Pancasila, digambarkan dengan bintang emas bersegi lima (Ketuhanan Yang Maha Esa), tugu dan sayap mengembang (Kemanusiaan yang adil dan beradab), bulatan-bulatan berwarna merah dan putih (Persatuan Indonesia), ombak, batu penyangga saka guru/tugu (Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan), dan padi-kapas (Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia).
17 bunga kapas, 8 daun kapas dan 45 butir padi, adalah lambang Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia.

Bulatan (golong) dan tugu berbentuk silinder (giling), adalah lambang tata kehidupan gotong royong.

Nilai-nilai keagamaan, pendidikan dan kebudayaan, digambarkan dengan bintang emas bersegi lima dan sekuntum bunga melati di puncak tugu. Bunga melati dan tugu yang mencapai bintang menggambarkan rasa sosial dengan pendidikan dan kebudayaan luhur serta ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Bunga melati yang sering digunakan dalam upacara sakral mengandung nilai seni, budaya dan religius.

Warna-warna merah putih yang dominan, serta tugu yang tegak, adalah lambang semangat perjuangan dan kepahlawanan tatanan “mirong” pada hiasan saka guru sebagai hiasan spesifik Yogyakarta, adalah lambang semangat membangun.

Sejarah terbentuknya Daerah Istimewa Jogjakarta dilukiskan dengan sayap mengembang berbulu 9 helai di bagian luar dan 8 helai di bagian dalam, menggambarkan peranan Sri sultan Hangmengkubuwono IX dan Sri Paku alam VIII, yang pada tanggal 5 September 1945 mengeluarkan amanatnya untuk menggabungkan daerah Kasultanan Jogjakarta dan Kadipaten Pakualaman menjadi Daerah Istimewa Jogjakarta.

Warna hijau tua dan hijau muda, adalah lambang keadaan alam Daerah Istimewa Jogjakarta dilukiskan dengan karena ada bagian ngarai yang subur dan ada daerah perbukitan yang kering.

Candrasengkala / Suryasengkala terbaca dalam huruf jawa adalah lambang rasa Suka Ngesthi Praja, Yogyakarta Trus Mandhiri, yang artinya dengan berjuang penuh rasa optimisme membangun Daerah Istimewa Jogjakarta untuk tegak selama-lamanya: rasa (6) suka (7) ngesthi (8) praja (1) tahun jawa 1876, Jogja (5) karta (4) trus (9) mandhiri (1) tahun masehi 1945, yaitu tahun de facto berdirinya Daerah Istimewa Jogjakarta.

Tugu yang dilingkari dengan padi dan kapas, adalah lambang persatuan, adil dan makmur.

Ukiran, sungging dan prada yang indah, adalah lambang nilai-nilai peradaban yang luhur digambarkan secara menyeluruh berwujud.

Arti Lambang Provinsi Jawa Tengah

2009-11-27T08:37:00.000+07:00

Bentuk Kundi Amarta yang berbentuk dasar segi lima melambangkan dasar falsafah Negara yakni Pancasila.

Laut bergelombang melambangkan kehidupan masyarakat di Jawa Tengah.
Candi Borobudur melambangkan Daya Cipta yang besar Tradisi yang baik dan Nilai-nilai Kebudayaan yang khas dari Rakyat Jawa Tengah.

Gunung Kembar mempunyai arti idiil bersatunya rakyat dan Pemerintah Daerah.

Perpaduan antara Laut dan Gunung Kembar dengan latar belakangnya yang hijau menggambarkan keadaan alamiah Daerah Jawa Tengah dengan bermacam-macam kekayaan alamnya sebagai kehidupan dan penghidupan Rakyat Jawa Tengah.

Bambu Runcing melambangkan Kepahlawanan dan Keksatriaan Rakyat Jawa Tengah.

Bintang bersudut Lima berwarna kuning emas yang disebut juga "Nur Cahaya" melambangkan kepercayaan Ketuhanan Yang Maha Esa dari Rakyat Jawa Tengah.

Padi dan Kapas melambangkan Kemakmuran Rakyat JawaTengah.

Umbul-umbul Merah Putih melambangkan Daerah Jawa Tengah sebagai bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Perpaduan antara Bintang, Padi dan Kapas melambangkan hari depan Rakyat Jawa Tengah menuju ke Masyarakat Adil dan Makmur yang diridloi oleh Tuhan Yang Maha Esa.

Perpaduan antara Bulir Padi yang berbiji 17, Bambu Runcing yang beruas 8 serta Ranting Kapas yang berdaun 4 dan berbuah 5 merupakan rangkaian angka-angka yang mewujudkan saat yang bersejarah serta keramat "17 Agustus 1945" yang wajib kita agungkan.

Arti Lambang Provinsi Jawa Barat

2009-11-27T08:35:00.000+07:00

Gemah Ripah Repeh Rapih, merupakan pepatah lama Sunda yang bermaksud menyatakan bahwa Jawa Barat adalah daerah yang kaya raya yang didiami oleh banyak penduduk yang rukun dan damai.

Bentuk bulat telur pada lambang Jawa Barat berasal dari bentuk perisai yang banyak dipakai oleh para laskar kerajaan zaman dahulu.

Kujang merupakan alat serba guna yang dikenal pada hampir setiap rumah tangga Sunda dan apabila perlu dapat juga digunakan sebagai alat penjaga diri dan lima lubang pada kujang tersebut melambangkan lima sila pada dasar negara Pancasila.

Padi merupakan bahan makanan pokok masyarakat Jawa Barat sekaligus juga melambangkan pangan dan jumlah padi 17 menggambarkan hari tanggal 17 dari bulan Proklamasi.

Kapas melambangkan sandang dan jumlah kapas 8 buah menyatakan bulan ke-8 dari tahun Proklamasi.

Gunung, adalah lambang yang menunjukan bagian terbesar dari Jawa Barat berupa daerah pegunungan.

Sungai dan Terusan melambangkan sungai, terusan dan saluran air yang banyak terdapat di Jawa Barat; Sawah dan Perkebunan; menyatakan luasnya lahan persawahan dan perkebunan (dibagian selatan dan tengah) di Jawa Barat.

Dam, Saluran Air dan Bendungan kegiatan dibidang irigasi merupakan salah satu perhatian pokok mengingat Jawa Barat merupakan daerah agraris.

Arti Lambang Provinsi DKI Jakarta

2009-11-27T08:34:00.001+07:00

Pintu Gerbang, adalah lambang Kekhususan Jakarta sebagai pintu keluar masuk kegiatan-kegiatan nasional dan hubungan internasional.

Tugu Nasional, adalah lambang Kemegahan, Daya Juang dan Cipta.

Padi dan Kapas, adalah lambang Kemakmuran.

Ombak Laut, adalah lambang Kota, Negeri Kepulauan.

Sloka "Jaya Raya", adalah Slogan Perjuangan Jakarta.

Perisai Segilima, adalah melambangkan Pancasila.

Warna Emas pada pinggir Perisai, adalah lambang Kemuliaan Pancasila.

Warna Merah pada Sloka, adalah lambang Kepahlawanan.

Warna Putih pada Pintu Gerbang, adalah lambang Kesucian.

Warna Kuning pada Padi, Hijau, Putih dan Kapas, adalah lambang Kemakmuran dan Keadilan.

Warna Biru, adalah lambang angkasa bebas dan luas.

Warna Putih, adalah lambang alam laut yang kasih.

Arti Lambang Provinsi Kepulauan Riau

2009-11-27T08:31:00.000+07:00

BELUM ADA DATA

Arti Lambang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

2009-11-27T08:29:00.000+07:00

Perisai Bersudut Lima, melambangkan Pancasila sebagai dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Kepulauan Bangka Belitung, melambangkan wilayah, masyarakat, sistem pemerintah, kebudayaan dan sumberdaya alam Propinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Lingkaran Bulat Simetrikal, melambangkan kesatuan dan persatuan Propinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam menghadapi segala tantangan di tengah - tengah peradaban dunia yang semakin terbuka.

Butir Padi berjumlah 27 buah melambangkan nomor dari Undang-undang pembentukan Propinsi Kepulauan Bangka Belitung, yaitu UU No.27 Tahun 2000,dan Buah Lada, berjumlah 31 buah melambangkan Kepulauan Bangka Belitung merupakan Propinsi ke 31 dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Padi dan buah lada juga melambangkan kesejahteraan dan kemakmuran.

Balok Timah, melambangkan kekayaan alam (hasil bumi pokok) berupa timah yang dalam sejarah secara social ekonomis telah menopang kehidupan masyarakat Propinsi Kepulauan Bangka Belitung selama lebih dari 300 tahun. (diketemukan dan dikelola sejak tahun 1710 Mary Schommers dalam Bangka Tin)

Biru Tua dan Biru Muda (Dalam Perisai dan Lingkaran Hitam), melambangkan bahari dunia kelautan dari yang dangkal sampai yang terdalam. Menyiratkan lautan dengan segala kekayaan alam yang ada di atasnya, di dalam dan di dasar lautan yang dapat dimanfaatkan untuk sebesar - besarnya bagi kesejahteraan rakyat.

Putih (Tulisan), melambangkan keteguhan dan perdamaian.

Kuning ( Padi dan Semboyan), melambangkan ketentraman dan kekuatan.

Hijau (Pulau dan Lada), melambangkan kesuburan.

Hitam (Outline Lingkaran), melambangkan ketegasan.

Serumpun Sebalai, menunjukan bahwa kekayaan alam dan plularisme masyarakat Propinsi Kepulauan Bangka Belitung tetap merupakan kelurga besar komunitas (serumpun) yang memiliki perjuangan yang sama untuk menciptakan kesejahteraan , kemakmuran, keadilan dan perdamaian.

Untuk mewujudkan perjuangan tersebut, dengan budaya masyarakat melayu berkumpul, bermusyawarah, mufakat, berkerjasama dan bersyukur bersama-sama dalam semangat kekeluargaan (sebalai) merupakan wahana yang paling kuat untuk dilestarikan dan dikembangkan. Nilai- nilai universal budaya ini juga dimiliki oleh beragam etnis yang hidup di Bumi Propinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Dengan demikian, Serumpun Sebalai mencerminkan sebuah eksistensi masyarakat Propinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan kesadaran dan citacitanya untuk tetap menjadi keluarga besar yang dalam perjuangan dan proses kehidupannya senantiasa mengutamakan dialog secara kekeluargaan, musyawarah dan mufakat serta berkerja sama dan senantiasa mensyukuri nikmat Tuhan untuk mencapai masyarakat adil dan makmur.

Serumpun Sebalai, merupakan semboyan penegakan demokrasi melalui musyawarah dan mufakat.

Arti Lambang Provinsi Lampung

2009-11-27T08:25:00.000+07:00

Bentuk Perisai dengan Pita menjurai menjurai bertuliskan Sang Bumi Ruma, serta Akasara Lampung, gambar Daun dan buah Lada, Payung dan Gong.

Perisai persegi lima Kesanggupan mempertahankan cita dan membina pembangunan rumah tangga yang didiami oleh unsur golongan masyarakat untuk mencapai masyarakat makmur, adil berdasarkan Pancasila.

Pita Sang Bumi Ruwa Jurai Sang Bumi = Rumah Tangga Agung yang berbilik-bilik. Ruwa Jurai = dua unsur golongan masyarakat yang berdiam di wilayah Provinsi Lampung.

Aksara Lampung berbunyi : “LAMPUNG”

Daun Lada 17 lembar, melambangkan tanggal 17, buah lada 8 biji melambangkan bulan Agustus,

Setangkai padi berjumlah 45, melambangkan tahun 1945. Dengan demikin daun lada, buah lada dan setangkai padi melambangkan hari kemerdekaan pada tanggal 17-8-1945.

Biji Lada 64, melambangkan terbentuknya Provinsi Lampung tahun 1964.

Laduk, melambangkan Golok rakyat serba guna.

Payam, melambangkan Tumbak pusaka tradisional.

Gong, melambangkan alat seni budaya, sebagai pemberitahuan dimulainya karya besar dan sebagai alat menghimpun masyarakat untuk bermusyawarah.

Siger, melambangkan mahkota keagungan adat budaya dan tingkat kehidupan terhormat.

Payung, Jari payung 17, bagian ruas tepi 8 garis batas, ruas 19 dan rumbay payung 45, melambangkan Negara RI diproklamasikan tanggal 17-08-1945. Kemudian payung jurai yang melambangkan Provinsi Lampung tempat semua jurai berlindung. Tiang dan bulatan puncak payung melambangkan satu cita membangun bangsa dan Negara RI dengan ridho Tuhan Yang Maha Esa.

Warna.

Hijau melambangkan dataran tingggi yang subur untuk tanaman musim.

Coklat melambangkan Dataran rendah yang subur untuk sawah dan ladang.

Biru melambangkan Kekayaan sungai dan lautan yang merupakan sumber perikanan dan kehidupan para nelayan.

Putih melambangkan Kesucian dan keikhlasan hati masyarakat.

Kuning tua, muda, emas melambangkan Keagungan dan kejayaan serta kebesaran cita dan masyarakat untuk membangun daerah dan negaranya.

Arti Lambang Provinsi Bengkulu

2009-11-27T08:23:00.000+07:00

Lambang Daerah Provinsi Bengkulu terdiri atas 3 (tiga) bagian yaitu : Berbentuk tameng. Ditengah-tengah terdapat tameng kecil yang di dalamnya berisikan setangkai padi dan setangkai kopi bersama daunnya. Sedangkan ditengah-tengahnya terdapat bunga Rafllesia, rudus, cerana dan bintang baser. Sebuah pita dengan bertuliskan : "BENGKULU".
Makna Warna di dalam Lambang sebagai berikut: Hijau : Kesuburan, Biru: Kemakmuran, Merah : Dinamika Kegembiraan, Ungu : Ketenangan kedamaian, Kuning : Kejayaan.

Warna hijau di atas tameng mencerminkan daerah pegunungan Bukit Barisan dengan tanahnya yang subur sebagai batas tanah daerah Provinsi Bengkulu sebelah Timur, warna biru berombak dengan 18 (delapan belas) gelombang berarti Laut dengan sumber kekayaan sebagai batas daerah Propnsi Bengkulu sebelah Barat.

Dalam tameng kecil terdapat Disebelah kiri setangkai padi yang berwarna kuning. Buah padi bercelah 17 (tujuh belas) butir melambangkan tanggal 17. Disebelah kanan terdapat setangkai bunga kopi berwarna putih dan buah kopi berwarna hijau, bunga kopi berwarna putih dan buah kopi berjumlah 8 (delapan) melambangkan bulan Agustus. Tulang daun kopi bagian atas berjumlah 4 (empat) garis. bagian bawah berjumlah 5 (lima) garis melambangkan tahun 1945, arti keseluruhannya HARI PROKLAMASI KEMERDEKAAN REPUBLIK INDONESIA ( 17 - 8 - 1945 ).

Garis gelombang 18 (delapan batas) melambangkan tanggal 18, Daun kopi berjumlah 11 (sebelas) helai melambangkan bulan November, Bunga kopi setiap tangkai berjumlah 6 (enam) dan buah kopi setiap tangkai berjumlah 8 (delapan).

Arti keseluruhannya adalah hari kelahiran Provinsi Bengkulu (18 November 1968).

Buah Padi dan Kopi mencerminkan hasil utama di bidang pertanian dan perkebunan.

Bunga raflesia Arnoldi sebagai suatu keistimewaan alam dearah Provinsi Bengkulu.

Bingkai berwarna emas yang mengitari Lambang melukiskan salah satu sumber mineral di daerah Provinsi Bengkulu.

Cerana melukiskan kebudayaan rakyat.

Rudus 2 (dua) buah melambangkan kepahlawanan.

Bintang besar dipertemuan ujung padi dan kopi melambangkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Arti Lambang Provinsi Sumatera Selatan

2009-11-26T21:51:00.000+07:00

Atap rumah Sumatera Selatan berujung 17, dengan delapan baris dan empat puluh lima buah genteng, bunga teratai, batang hari sembilan, adalah lambang hari kemerdekaan RI 17 Agustus 1945.
Bunga Teratai, adalah lambang keadilan berdasarkan Pancasila.
Batang Hari Sembilan, nama lain Sumatera Selatan adalah lambang kemakmuran.
Jembatan Ampera, adalah lambang kemajuan dan ciri khas kota Palembang.
Gunung, adalah lambang keperkasaan.

Arti Lambang Provinsi Jambi

2009-11-26T21:49:00.000+07:00

Lambang Pemerintah Daerah Provinsi Jambi, berbentuk Bidang Dasar Segi Lima, menggambarkan lambang Jiwa dan semangat Pancasila.
Masjid, melambangkan Ketuhanan dan Keagamaan;
Keris, melambangkan kepahlawanan dan Kejuangan;
Gong, melambangkan jiwa musyawarah dan Demokrasi.

Arti Lambang Provinsi Riau

2009-11-26T21:34:00.001+07:00

Mata Rantai tak terputus yang berjumlah 45, adalah lambang persatuan bangsa dan diproklamirkan pada tahun 1945, yaitu tahun Proklamasi Republik Indonesia.
Padi dan Kapas adalah lambang kemakmuran (sandang pangan), padi 17 butir dan 8 Bunga Kapas merupakan tanggal Proklamasi 17 bulan 8 (Agustus).

Lancang Kuning mengandung, adalah lambang kebesaran Rakyat Riau, sedang sogok Lancang berkepala ikan melambangkan bahwa Riau banyak menghasilkan Ikan dan mempunyai sumber-sumber penghidupan dari laut. Gelombang lima lapis melambangkan Pancasila sebagai Dasar Negara, Republik Indonesia.

Keris berhulu Kepala Burung Serindit, adalah lambang Kepahlawanan Rakyat Riau berdasarkan pada kebijaksanaan dan kebenaran.

Arti Lambang Provinsi Sumatera Barat

2009-11-26T21:32:00.000+07:00

Rumah Gadang, adalah lambang semangat demokrasi.
Atap Masjid, adalah lambang tumbuh kuatnya agama Islam di Sumatera Barat.
Bintang, adalah lambang Ketuhanan Yang Maha Esa.
Riak Gelombang, adalah lambang dinamika.
Tuah Sakato, adalah lambang kesepakatan untuk melaksanakan hasil mufakat rakyat.

Arti Lambang Provinsi Sumatera Utara

2009-11-26T21:25:00.000+07:00

Kepalan tangan yang diacungkan ke atas dengan menggenggam rantai beserta perisainya, adalah lambang kebulatan tekad perjuangan rakyat Provinsi Sumatera Utara melawan imperialisme, kolonialisme, feodalisme dan komunisme.

Batang bersudut lima, perisai dan rantai, melambangkan kesatuan masyarakat di dalam membela dan mempertahankan Pancasila.

Pabrik. pelabuhan, pohon karet, pohon sawit, daun tembakau, ikan. daun padi dan tulisan “SUMATERA UTARA”, melambangkan daerah yang indah permai, mashur dengan kekakayaan alamnya yang berlimpah-limpah.

Tujuh belas, kuntum kapas, delapan sudut sarang laba-laba dan empat puluh lima butir padi menggambarkan tanggal, bulan dan tahun kemerdekaan RI.

Tongkat di bawah kepalan tangan, melambangkan watak kebudayaan yang mencerminkan kebesaran bangsa, patriotisme, pencinta dan pembela keadilan.

Bukit barisan yang berpuncak lima, melambangkan tata kemasyarakatan yang berkepribadian luhur, bersemangat persatuan, kegotong-royongan yang dinamis.

Motto Daerah , adalah Tekun Berkarya, Hidup Sejahtera, Mulia Berbudaya.

Arti Lambang Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam

2009-11-26T21:20:00.001+07:00

Kupiah (Peci) Aceh berbentuk segi 5 (lima), adalah melambangkan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam yang bermakna Falsafah hidup Rakyat dan Pemerintah Daerah yang disebut PANCACITA yang terdiri dari lima unsur.
Dacing : melambangkan Keadilan.
Rencong : melambangkan Kepahlawanan.
Padi, Kapas, dan Cerobong Pabrik : melambangkan Kemakmuran.
Kubah Masjid, Kitab dan Kalam : melambangkan Keagamaan dan Ilmu Pengetahuan.
Warna Putih :melambangkan Kemurnian.
Warna Kuning :melambangkan Kejayaan.
Warna Hijau : melambangkan Kesejahteraan dan Kemakmuran.

Presiden SBY Berpakaian Lengkap

2009-11-19T16:54:00.000+07:00

Presiden SBY Berpakaian Lengkap

Walikotamadya Jayapura dan Ny. Sri Sumiwi Roemantyo (http://kabupatenkota.blogspot.com)

2009-11-19T16:47:00.000+07:00

Walikotamadya Jayapura dan Ny. Sri Sumiwi Roemantyo
(http://kabupatenkota.blogspot.com)

Drs. R. Roemantyo, Walikotamadya Kepala Daerah Tk. II Jayapura Priode 1994-1999

2009-11-19T16:34:00.001+07:00

Drs. R. Roemantyo, Walikotamadya Kepala Daerah Tk. II Jayapura Priode 1994-1999

Drs. Menase Robert Kambu, M.Si. dan J.I. Renyaan, S.H., Walikota dan Wakil Walikota Jayapura Periode 2000-2005

2009-11-19T16:21:00.000+07:00

Drs. Menase Robert Kambu, M.Si. dan J.I. Renyaan, S.H.,
Walikota dan Wakil Walikota Jayapura Periode 2000-2005

Drs. Menase Robert Kambu, M.Si. dan Soedjarwo, S.E., Walikota dan Wakil Walikota Jayapura Periode 2005-2010

2009-11-19T16:05:00.000+07:00

Drs. Menase Robert Kambu, M.Si. dan Soedjarwo, B.E.,
Walikota dan Wakil Walikota Jayapura Periode 2005-2010

Logo Kabupaten Mappi - Provinsi Papua

2009-11-19T15:53:00.000+07:00

Logo Kabupaten Mappi - Provinsi Papua

33 Kabupaten dan Kota di Papua

2009-11-19T11:15:00.003+07:00

33 Kabupaten dan Kota di Papua

32 Kabupaten dan Kota di Papua Barat

2009-11-19T11:15:00.001+07:00

32 Kabupaten dan Kota di Papua Barat

31 Kabupaten dan Kota di Maluku Utara

2009-11-19T11:14:00.002+07:00

31 Kabupaten dan Kota di Maluku Utara

30 Kabupaten dan Kota di Maluku

2009-11-19T11:14:00.001+07:00

30 Kabupaten dan Kota di Maluku

29 Kabupaten dan Kota di Sulawesi Barat

2009-11-19T11:13:00.004+07:00

29 Kabupaten dan Kota di Sulawesi Barat

28 Kabupaten dan Kota di Gorontalo

2009-11-19T11:13:00.003+07:00

28 Kabupaten dan Kota di Gorontalo

27 Kabupaten dan Kota di Sulawesi Tenggara

2009-11-19T11:13:00.001+07:00

27 Kabupaten dan Kota di Sulawesi Tenggara

26 Kabupaten dan Kota di Sulawesi Selatan

2009-11-19T11:12:00.002+07:00

26 Kabupaten dan Kota di Sulawesi Selatan

25 Kabupaten dan Kota di Sulawesi Tengah

2009-11-19T11:12:00.001+07:00

25 Kabupaten dan Kota di Sulawesi Tengah

24 Kabupaten dan Kota di Sulawesi Utara

2009-11-19T11:11:00.002+07:00

24 Kabupaten dan Kota di Sulawesi Utara

23 Kabupaten dan Kota di Kalimantan Timur

2009-11-19T11:11:00.001+07:00

23 Kabupaten dan Kota di Kalimantan Timur

22 Kabupaten dan Kota di Kalimantan Selatan

2009-11-19T11:10:00.004+07:00

22 Kabupaten dan Kota di Kalimantan Selatan

21 Kabupaten dan Kota di Kalimantan Tengah

2009-11-19T11:10:00.003+07:00

21 Kabupaten dan Kota di Kalimantan Tengah

20 Kabupaten dan Kota di Kalimantan Barat

2009-11-19T11:10:00.001+07:00

20 Kabupaten dan Kota di Kalimantan Barat

19 Kabupaten dan Kota di Nusa Tenggara Timur

2009-11-19T11:09:00.002+07:00

19 Kabupaten dan Kota di Nusa Tenggara Timur

18 Kabupaten dan Kota di Nusa Tenggara Barat

2009-11-19T11:09:00.001+07:00

18 Kabupaten dan Kota di Nusa Tenggara Barat

17 Kabupaten dan Kota di Bali

2009-11-19T11:08:00.004+07:00

17 Kabupaten dan Kota di Bali

16 Kabupaten dan Kota di Banten

2009-11-19T11:08:00.003+07:00

16 Kabupaten dan Kota di Banten

15 Kabupaten dan Kota di Jawa Timur

2009-11-19T11:08:00.001+07:00

15 Kabupaten dan Kota di Jawa Timur

14 Kabupaten dan Kota di DI Yogyakarta

2009-11-19T11:07:00.003+07:00

14 Kabupaten dan Kota di DI Yogyakarta

13 Kabupaten dan Kota di Jawa Tengah

2009-11-19T11:07:00.001+07:00

13 Kabupaten dan Kota di Jawa Tengah

12 Kabupaten dan Kota di Jawa Barat

2009-11-19T11:06:00.003+07:00

12 Kabupaten dan Kota di Jawa Barat

11 Kabupaten dan Kota di DKI Jakarta

2009-11-19T11:06:00.001+07:00

11 Kabupaten dan Kota di DKI Jakarta

10 Kabupaten dan Kota di Kepulauan Riau

2009-11-19T11:05:00.002+07:00

10 Kabupaten dan Kota di Kepulauan Riau

09 Kabupaten dan Kota di Kepulauan Bangka Belitung

2009-11-19T11:05:00.001+07:00

09 Kabupaten dan Kota di Kepulauan Bangka Belitung

08 Kabupaten dan Kota di Lampung

2009-11-19T11:04:00.002+07:00

08 Kabupaten dan Kota di Lampung

07 Kabupaten dan Kota di Bengkulu

2009-11-19T11:04:00.001+07:00

07 Kabupaten dan Kota di Bengkulu

06 Kabupaten dan Kota di Sumatera Selatan

2009-11-19T11:03:00.004+07:00

06 Kabupaten dan Kota di Sumatera Selatan

05 Kabupaten dan Kota di Jambi

2009-11-19T11:03:00.003+07:00

05 Kabupaten dan Kota di Jambi

04 Kabupaten dan Kota di Riau

2009-11-19T11:03:00.001+07:00

04 Kabupaten dan Kota di Riau

03 Kabupaten dan Kota di Sumatera Barat

2009-11-19T11:02:00.001+07:00

03 Kabupaten dan Kota di Sumatera Barat

02 Kabupaten dan Kota di Sumatera Utara

2009-11-19T11:01:00.000+07:00

02 Kabupaten dan Kota di Sumatera Utara

01 Kabupaten dan Kota di Nanggroe Aceh Darussalam

2009-11-19T10:59:00.000+07:00

01 Kabupaten dan Kota di Nanggroe Aceh Darussalam

Kabupaten Aceh Barat

2009-11-19T10:50:00.000+07:00

Nama: Kabupaten Aceh Barat
Provinsi:
Singkatan:
Kode BPS:
Koordinat : 04°61'-04°47' LU dan 95° - 86°30 BT
Motto:
Semboyan:
Slogan pariwisata:
Julukan:
Demonim '
Ibu kota: Meulaboh, Johan Pahlawan
Luas: 2.442,00 km²
Penduduk:
* Jumlah: 176.199 [1]
* Kepadatan: 73 jiwa/km²
Pembagian administratif:
* Kecamatan 12
* Desa/kelurahan 321
Dasar hukum: UU No.7 (Darurat) Tahun 1956
Hari jadi:
Kode area telepon: 0655
Suku bangsa:
Bahasa:
Agama:
Flora resmi:
Fauna resmi:
Zona waktu:
Bandar udara:

Daerah Istimewa - Istilah

2009-11-19T10:35:00.000+07:00

Daerah Khusus - Istilah

2009-11-19T10:24:00.002+07:00

Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi. Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang. Yang dimaksud satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus adalah daerah yang diberikan otonomi khusus. Daerah-daerah yang diberikan otonomi khusus ini adalah:
1.Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
2.Provinsi Aceh;
3.Provinsi Papua; dan
4.Provinsi Papua Barat.

UU Khusus
Daerah-daerah yang memiliki status istimewa dan diberikan otonomi khusus selain diatur dengan Undang-Undang Pemerintahan Daerah diberlakukan pula ketentuan khusus yang diatur dalam undang-undang lain.
1.Bagi Provinsi DKI Jakarta diberlakukan UU Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2.Bagi Provinsi NAD diberlakukan UU Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh dan UU Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh; dan
3.Bagi Provinsi Papua dan Papua Barat diberlakukan UU Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua.

DKI Jakarta
Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia menurut Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan yang bersifat khusus atau istimewa yang diatur dengan undang-undang. Selain itu, negara mengakui dan menghormati hak-hak khusus dan istimewa sesuai dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta (Provinsi DKI Jakarta) sebagai satuan pemerintahan yang bersifat khusus dalam kedudukannya sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia dan sebagai daerah otonom memiliki fungsi dan peran yang penting dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Oleh karena itu, perlu diberikan kekhususan tugas, hak, kewajiban, dan tanggung jawab dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Untuk itulah Pemerintah Pusat mengeluarkan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (LN 2007 No. 93; TLN 4744). UU ini mengatur kekhususan Provinsi DKI Jakarta sebagai Ibukota Negara. Aturan sebagai daerah otonom tingkat provinsi dan lain sebagainya tetap terikat pada peraturan perundang-undangan tentang pemerintahan daerah.

Beberapa hal yang menjadi pengkhususan bagi Provinsi DKI Jakarta antara lain:
1.Provinsi DKI Jakarta berkedudukan sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2.Provinsi DKI Jakarta adalah daerah khusus yang berfungsi sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia dan sekaligus sebagai daerah otonom pada tingkat provinsi.
3.Provinsi DKI Jakarta berperan sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia yang memiliki kekhususan tugas, hak, kewajiban, dan tanggung jawab tertentu dalam penyelenggaraan pemerintahan dan sebagai tempat kedudukan perwakilan negara asing, serta pusat/perwakilan lembaga internasional.
4.Wilayah Provinsi DKI Jakarta dibagi dalam kota administrasi dan kabupaten administrasi.
5.Anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta berjumlah paling banyak 125% (seratus dua puluh lima persen) dari jumlah maksimal untuk kategori jumlah penduduk DKI Jakarta sebagaimana ditentukan dalam undang-undang.
6.Gubernur dapat menghadiri sidang kabinet yang menyangkut kepentingan Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia. Gubernur mempunyai hak protokoler, termasuk mendampingi Presiden dalam acara kenegaraan.
7.Dana dalam rangka pelaksanaan kekhususan Provinsi DKI Jakarta sebagai Ibukota Negara ditetapkan bersama antara Pemerintah dan DPR dalam APBN berdasarkan usulan Pemprov DKI Jakarta.

Aceh
Aceh adalah daerah provinsi yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang bersifat istimewa dan diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang Gubernur.

Pengakuan Negara atas keistimewaan dan kekhususan daerah Aceh terakhir diberikan melalui Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (LN 2006 No 62, TLN 4633). UU Pemerintahan Aceh ini tidak terlepas dari Nota Kesepahaman (Memorandum of Understanding) antara Pemerintah dan Gerakan Aceh Merdeka yang ditandatangani pada tanggal 15 Agustus 2005 dan merupakan suatu bentuk rekonsiliasi secara bermartabat menuju pembangunan sosial, ekonomi, serta politik di Aceh secara berkelanjutan.

Hal-hal mendasar yang menjadi isi UU Pemerintahan Aceh ini antara lain:
1.Pemerintahan Aceh adalah pemerintahan daerah provinsi dalam sistem NKRI berdasarkan UUD Tahun 1945 yang menyelenggarakan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Aceh sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.
2.Tatanan otonomi seluas-luasnya yang diterapkan di Aceh berdasarkan UU Pemerintahan Aceh ini merupakan subsistem dalam sistem pemerintahan secara nasional.
3.Pengaturan dalam Qanun Aceh maupun Kabupaten/Kota yang banyak diamanatkan dalam UU Pemerintahan Aceh merupakan wujud konkret bagi terselenggaranya kewajiban konstitusional dalam pelaksanaan pemerintahan tersebut.
4.Pengaturan perimbangan keuangan pusat dan daerah tercermin melalui pemberian kewenangan untuk pemanfaatan sumber pendanaan yang ada.
5.Implementasi formal penegakan syari’at Islam dengan asas personalitas ke-Islaman terhadap setiap orang yang berada di Aceh tanpa membedakan kewarganegaraan, kedudukan, dan status dalam wilayah sesuai dengan batas-batas daerah Provinsi Aceh.
Pengakuan sifat istimewa dan khusus oleh Negara kepada Aceh sebenarnya telah melalui perjalanan waktu yang panjang. Tercatat setidaknya ada tiga peraturan penting yang pernah diberlakukan bagi keistimewaan dan kekhususan Aceh yaitu Keputusan Perdana Menteri Republik Indonesia Nomor 1/Missi/1959 tentang Keistimewaan Provinsi Aceh, UU 44/1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh, dan UU 18/2001 tentang Otonomi Khusus bagi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Dengan dikeluarkannya UU Pemerintahan Aceh, diharapkan dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi kesejahteraan di Aceh untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan yang berkeadilan dan keadilan yang berkesejahteraan di Aceh.

Papua
Provinsi Papua adalah Provinsi Irian Jaya yang diberi Otonomi Khusus dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Otonomi Khusus sendiri adalah kewenangan khusus yang diakui dan diberikan kepada Provinsi Papua, termasuk provinsi-provinsi hasil pemekaran dari Provinsi Papua, untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi dan hak-hak dasar masyarakat Papua. Otonomi ini diberikan oleh Negara Republik Indonesia melalui Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 (LN 2001 No. 135 TLN No 4151).

Hal-hal mendasar yang menjadi isi Undang-undang ini adalah:

Pertama, pengaturan kewenangan antara Pemerintah dengan Pemerintah Provinsi Papua serta penerapan kewenangan tersebut di Provinsi Papua yang dilakukan dengan kekhususan;
Kedua, pengakuan dan penghormatan hak-hak dasar orang asli Papua serta pemberdayaannya secara strategis dan mendasar; dan
Ketiga, mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik yang berciri:
1.partisipasi rakyat sebesar-besarnya dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan dalam penyelenggaraan pemerintahan serta pelaksanaan pembangunan melalui keikutsertaan para wakil adat, agama, dan kaum perempuan;
2.pelaksanaan pembangunan yang diarahkan sebesar-besarnya untuk memenuhi kebutuhan dasar penduduk asli Papua pada khususnya dan penduduk Provinsi Papua pada umumnya dengan berpegang teguh pada prinsip-prinsip pelestarian lingkungan, pembangunan berkelanjutan, berkeadilan dan bermanfaat langsung bagi masyarakat; dan
3.penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan yang transparan dan bertanggungjawab kepada masyarakat.
Keempat, pembagian wewenang, tugas, dan tanggung jawab yang tegas dan jelas antara badan legislatif, eksekutif, dan yudikatif, serta Majelis Rakyat Papua sebagai representasi kultural penduduk asli Papua yang diberikan kewenangan tertentu.
Pemberian Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua dimaksudkan untuk mewujudkan keadilan, penegakan supremasi hukum, penghormatan terhadap HAM, percepatan pembangunan ekonomi, peningkatan kesejahteraan dan kemajuan masyarakat Papua, dalam rangka kesetaraan dan keseimbangan dengan kemajuan provinsi lain. Otonomi khusus melalui UU 21/2001 menempatkan orang asli Papua dan penduduk Papua pada umumnya sebagai subjek utama. Orang asli Papua adalah orang yang berasal dari rumpun ras Melanesia yang terdiri dari suku-suku asli di Provinsi Papua dan/atau orang yang diterima dan diakui sebagai orang asli Papua oleh masyarakat adat Papua. Sedangkan penduduk Papua, adalah semua orang yang menurut ketentuan yang berlaku terdaftar dan bertempat tinggal di Provinsi Papua.

Keberadaan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, serta perangkat di bawahnya, semua diarahkan untuk memberikan pelayanan terbaik dan pemberdayaan rakyat. Undang-undang ini juga mengandung semangat penyelesaian masalah dan rekonsiliasi, antara lain dengan pembentukan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi. Pembentukan komisi ini dimaksudkan untuk menyelesaikan berbagai permasalahan yang terjadi di masa lalu dengan tujuan memantapkan persatuan dan kesatuan nasional Indonesia di Provinsi Papua.

Sumber:
1. UU Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Situs wikipedia.

Provinsi - Istilah

2009-11-19T10:24:00.001+07:00

Provinsi adalah nama sebuah pembagian wilayah administratif di bawah wilayah nasional. Kata ini merupakan kata pungutan dari bahasa Belanda "provincie" yang berasal dari bahasa Latin dan pertama kalinya digunakan di Kekaisaran Romawi. Mereka membagi wilayah kekuasaan mereka atas (peringkat kedua dari seluruh ke presidensial setelah kekkuasaan presiden)"provinciae". Kemungkinan kata ini berasal dari kata "provincia", yang berarti daerah kekuasaan. Kemungkinan besar ini terdiri dari kata-kata "pro" (di depan) dan "vincia" (dihubungkan).

Provinsi di Indonesia
Dalam pembagian administratif, Indonesia terdiri atas provinsi, yang dikepalai oleh seorang gubernur. Masing-masing provinsi dibagi atas kabupaten dan kota. Saat ini di Indonesia terdapat 33 provinsi. Sebelum tahun 2000 Indonesia memiliki 27 provinsi. Namun setelah pada masa Reformasi, banyak provinsi yang dimekarkan menjadi dua bagian yang rata-rata provinsi dengan luas daerah yang cukup besar. Pemekaran yang dilakukan dimaksud agar mendapatkan efisiensi dalam penerapan pemerataan pembangunan.

(Sumber: wikipedia)

Kabupaten - Istilah

2009-11-19T09:05:00.000+07:00

Kabupaten adalah pembagian wilayah administratif di Indonesia setelah provinsi, yang dipimpin oleh seorang bupati. Selain kabupaten, pembagian wilayah administratif setelah provinsi adalah kota. Secara umum, baik kabupaten dan kota memiliki wewenang yang sama. Kabupaten bukanlah bawahan dari provinsi, karena itu bupati atau walikota tidak bertanggung jawab kepada gubernur. Kabupaten maupun kota merupakan daerah otonom yang diberi wewenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahannya sendiri.

Meski istilah kabupaten saat ini digunakan di seluruh wilayah Indonesia, istilah ini dahulu hanya digunakan di pulau Jawa dan Madura saja. Pada era Hindia Belanda, istilah kabupaten dikenal dengan regentschap, yang secara harafiah artinya adalah daerah seorang regent atau wakil penguasa. Pembagian wilayah kabupaten di Indonesia saat ini merupakan warisan dari era pemerintahan Hindia Belanda.

Dahulu istilah kabupaten dikenal dengan Daerah Tingkat II Kabupaten. Sejak diberlakukannya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, istilah Daerah Tingkat II dihapus, sehingga Daerah Tingkat II Kabupaten disebut Kabupaten saja. Istilah "Kabupaten" di provinsi Nanggroe Aceh Darussalam disebut juga dengan "Sagoe".

(Sumber: wikipedia)