Nomor Tentang
1 Tahun 1999 PENGESAHAN PERJANJIAN ANTARA REPUBLIK INDONESIA DAN AUSTRALIA MENGENAI BANTUAN TIMBAL BALIK DALAM MASALAH PIDANA (TREATY BETWEEN THE REPUBLIC OF INDONESIA AND AUSTRALIA ON MUTUAL ASSISTANCE IN CRIMINAL MATTERS)
2 Tahun 1999 Partai Politik
3 TAHUN 1999 TENTANG PEMILIHAN UMUM
4 TAHUN 1999 SUSUNAN DAN KEDUDUKAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
5 TAHUN 1999 LARANGAN PRAKTEK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
6 TAHUN 1999 PENCABUTAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1985 TENTANG REFERENDUM
7 TAHUN 1999 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 1999/2000 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
11 TAHUN 1999 PEMBENTUKAN KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II TERNATE
12 TAHUN 1999 PEMBENTUKAN KABUPATEN DAERAH TINGKAT II WAY KANAN, KABUPATEN DAERAH TINGKAT II LAMPUNG TIMUR, DAN KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II METRO
13 TAHUN 1999 PEMBENTUKAN KABUPATEN DAERAH TINGKAT II LUWU UTARA
14 TAHUN 1999 PEMBENTUKAN KABUPATEN DAERAH TINGKAT II ACEH SINGKIL
15 TAHUN 1999 PEMBENTUKAN KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II DEPOK DAN KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II CILEGON
17 TAHUN 1999 PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI
18 TAHUN 1999 JASA KONSTRUKSI
19 TAHUN 1999 PENGESAHAN ILO CONVENTION NO. 105 CONCERNING THE ABOLITION OF FORCED LABOUR (KONVENSI ILO MENGENAI PENGHAPUSAN KERJA PAKSA)
20 TAHUN 1999 PENGESAHAN ILO CONVENTION NO. 138 CONCERNING MINIMUM AGE FOR ADMISSION TO EMPLOYMENT (KONVENSI ILO MENGENAI USIA MINIMUM UNTUK DIPERBOLEHKAN BEKERJA)
21 TAHUN 1999 PENGESAHAN ILO CONVENTION NO. 111 CONCERNING DISCRIMINATION IN RESPECT OF EMPLOYMENT AND OCCUPATION (KONVENSI ILO MENGENAI DISKRIMINASI DALAM PEKERJAAN DAN JABATAN)
22 TAHUN 1999 PEMERINTAHAN DAERAH
23 TAHUN 1999 BANK INDONESIA
24 TAHUN 1999 LALU LINTAS DEVISA DAN SISTEM NILAI TUKAR
25 TAHUN 1999 PERIMBANGAN KEUANGAN ANTARA PEMERINTAH PUSAT DAN DAERAH
26 TAHUN 1999 PENCABUTAN UNDANG-UNDANG NOMOR II/PNPS/TAHUN 1963 TENTANG PEMBERANTASAN KEGIATAN SUBVERSI
27 TAHUN 1999 PERUBAHAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA YANG BERKAITAN DENGAN KEJAHATAN TERHADAP KEAMANAN NEGARA
28 TAHUN 1999 PENYELENGGARAAN NEGARA YANG BERSIH DAN BEBAS DARI KORUPSI, KOLUSI, DAN NEPOTISME
29 TAHUN 1999 PENGESAHAN INTERNATIONAL CONVENTION ON THE ELIMINATION OF ALL FORMS OF RACIAL DISCRIMINATION 1965 (KONVENSI INTERNASIONAL TENTANG PENGHAPUSAN SEGALA BENTUK DISKRIMINASI RASIAL 1965)
30 TAHUN 1999 ARBITRASE DAN ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA
31 TAHUN 1999 PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI
32 TAHUN 1999 PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 1998 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 1998/1999 SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1998
33 TAHUN 1999 PERHITUNGAN ANGGARAN NEGARA TAHUN ANGGARAN 1997/1998
34 TAHUN 1999 PEMERINTAHAN PROPINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA NEGARA REPUBLIK INDONESIA JAKARTA
35 TAHUN 1999 PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 14 TAHUN 1970 TENTANG KETENTUAN-KETENTUAN POKOK KEKUASAAN KEHAKIMAN
36 TAHUN 1999 TELEKOMUNIKASI
38 TAHUN 1999 PENGELOLAAN ZAKAT
41 TAHUN 1999 KEHUTANAN
